BPD DIY Siapkan KUR Rp400 Miliar untuk Pertanian

Harianjogja.com, JOGJA—Sebagai salah satu penyalur kredit usaha rakyat (KUR), BPD DIY menyiapkan plafon pembiayaan sebesar Rp400 miliar pada 2018 ini. Penyaluran KUR difokuskan pada beberapa sektor unggulan seperti pertanian dan perikanan.

Direktur Utama BPD DIY Bambang Setiawan mengatakan ada beberapa sektor yang menjadi fokus penyaluran kredit KUR pada 2018 ini, yakni perdagangan, pertanian, pengolahan, pendukung pariwisata, kerajinan, perikanan. Beberapa sektor tersebut menurutnya merupakan sektor potensial yang akan didorong untuk berkembang pada tahun ini sehingga kemudahan akses perkreditan pun akan diberikan. "Sektor-sektor itu kami anggap menjadi sektor unggulan tahun ini. Kredit usaha perikanan misalnya akan fokus pada nelayan," ujarnya kepada Harian Jogja, Minggu (8/4/2018).

Bambang menuturkan plafon KUR pada 2018 Rp400 miliar atau meningkat Rp150 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurutnya pada 2017 lalu dari plafon Rp250 miliar, BPD DIY mampu menyalurkan kredit sebesar Rp222 miliar dalam setahun. Dengan rincian KUR mikro sebesar Rp48 miliar dari target Rp50 miliar dan KUR retail senilai Rp174 miliar dari target total KUR 2017.

KUMKM (koperasi, usaha mikro, kecil, menengah) yang berhak atas KUR merupakan bidang usaha produktif dan layak (feasible) tetapi mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perbankan (belum bankable). Kredit KUR yang dapat diakses maksimal Rp500 juta dengan pola penjaminan oleh pemerintah, besarnya coverage penjaminan maksimal 80% dari plafon kredit untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, dan industri kecil, dan 70% dari plafon kredit untuk sektor lainnya.

Kredit Macet
Untuk menghindari kredit macet KUR karena banyak pengaksesnya yang belum bankable, Dinas Koperasi dan UMKM DIY juga menyiapkan pendampingan bagi para KUMKM. Menurut Kabid Koperasi Dinkop KUMKM DIY Sulthoni, pendamping KUR yang disiapkan punya beberapa tugas penting. Terutama untuk menyiapkan KUMKM untuk dapat mendapatkan akses permodalan lewat skema KUR dari perbankan. Pendamping akan membantu menyiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan, termasuk melakukan hitung-hitungan logis bagi KUMKM untuk mencicil kreditnya. Sehingga diharapkan tidak akan ada kredit macet yang dapat merugikan pihak perbankan.

"Jangan sampai ada kredit macet dan agunan disita oleh pihak bank. Maka adanya agunan ini sebenarnya bisa jadi moral hazad untuk pengakses KUR, jadi mereka menimbang betul kebutuhannya. Ambil kredit juga sesuai kemampuan, itulah yang akan kami dampingi," katanya.

Sebagaimana diketahui KUR bukan merupakah hibah pemerintah kepada masyarakat. Dana penyaluran KUR 100% bersumber dari dana bank pelaksana yang dihimpun dari dana masyarakat berupa giro, tabungan dan deposito. KUR ini diperuntukkan bagi kredit atau pembiayaan kepada KUMKM. Dengan suku bunga KUR mikro maksimal sebesar atau setara 22% efektif per tahun dan suku bunga KUR ritel maksimal sebesar atau setara 13% efektif per tahun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News