DJP DIY dan Pemkab Sleman Luncurkan KSWP

DJP DIY dan Pemkab Sleman Luncurkan KSWPBupati Sleman Sri Purnomo dan Kakanwil DPJ DIY Dionysius Lucas Hendrawan beserta staf dan pengusaha berfoto bersama seusai peresmian dan pengoperasian aplikasi KSWP yang diluncurkan di Gedung Grha Sarina Vidi, Senin (14/5/2018). - Harian Jogja/Holy Kartika N.S
15 Mei 2018 06:17 WIB Holy Kartika Nurwigati Ekbis Share :
Ad Tokopedia

Harianjogja.com, SLEMAN-Mempermudah masyarakat dan pemerintah kabupaten dalam memastikan status wajib pajak yang akan melakukan perizinan, Kanwil DJP DIY dan Pemkab Sleman meluncurkan aplikasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) di Grha Sarina Vidi, Senin (14/5/2018).

Kepala Kanwil DJP DIY, Dionysius Lucas Hendrawan mengatakan aplikasi KSWP sudah sejak dua tahun lalu dikeluarkan. KSWP dikeluarkan sebagai salah satu upaya untuk pencegahan korupsi hingga saat ini.

"KSWP ditujukan untuk pemda dan diharapkan, masyarakat yang tengah melakukan kegiatan atau permohonan perizinan bisa melakukan pengecekan status perpajakannya," ujar Lucas.

Sistem ini akan menunjukkan kepada petugas, validasi data perpajakan masyarakat yang melakukan permohonan izin, untuk usaha atau kegiatan apapun. Apabila wajip pajak yang masih memiliki tanggungan pajak melakukan registrasi untuk permohonan perizinan, maka sistem tersebut akan langsung mengkonfirmasi.

"Di wilayah DIY selain Sleman, layanan ini juga sudah ada di Wates [Kulonprogo]. Nanti akan segera menyusul untuk diaplikasikan di Pemkot Jogja, Pemkab Bantul dan Pemkab Gunungkidul," jelas Lucas.

Lucas menambahkan KSWP ini ke depan bisa menjadi bagian dari sistem yang dibuat pemda. Sistem tersebut nantinya juga akan terintegrasi dengan sistem yang ada di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pusat.

Bupati Sleman, Sri Purnomo menyambut baik aplikasi tersebut. Pasalnya, tak hanya akan mempermudah petugas perizinan dalam melakukan validasi data pemohon atau masyarakat.

"Akan tetapi, juga dapat mengajak masyarakat lebih disiplin lagi dalam melaporkan pajak yang harus dibayarkan mereka. Program ini bagian dari kewajiban kami [Pemkab Sleman] dalam memberikan perizinan yang dapat disinergikan dengan kantor Direktorat Jenderal Pajak," jelas Sri.

Ad Tokopedia