Tahun Depan, Jatuh Tempo Utang Pemerintah Sebesar Rp409 Triliun

Tahun Depan, Jatuh Tempo Utang Pemerintah Sebesar Rp409 TriliunMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan kepada awak media disela-sela sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing Pada Perusahaan Perasuransian di Jakarta, Selasa (22/5). - Bisnis Indonesia/Dedi Gunawan
18 Agustus 2018 06:30 WIB Puput Ady Sukarno Ekbis Share :
Jual Beli Online Aman dan Nyaman - Tokopedia

Harianjogja.com, JAKARTA—Besaran utang jatuh tempo yang harus dibayarkan oleh pemerintah pada tahun depan mencapai sebesar Rp409 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui besaran utang yang harus dibayarkan tahun depan tersebut cukup besar. Akibatnya pengelolaan anggaran di tahun depan memiliki tantangan yang cukup berat.

"Tahun depan yang agak berat karena banyak utang masa lalu yang jatuh tempo cukup tinggi pada 2019," ujar Sri Mulyani saat Konferensi Pers RAPBN 2019, di Media Center Asian Games 2018 Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (16/8).

Sri Mulyani menjelaskan nilai utang jatuh tempo yang harus dibayarkan tahun depan mencapai sebesar Rp409 triliun. "Jatuh tempo tahun depan Rp409 triliun," ujarnya.

Namun demikian, pihaknya menjamin pemerintah akan terus berusaha menjaga rasio utang berada pada level di bawah 30% terhadap produk domestik bruto (PDB). Dia mengatakan defisit anggaran akan ditutup dengan sumber sumber pembiayaan anggaran yang mengacu pada kebijakan untuk mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas aman dan efisiensi pembiayaan anggaran agar tercapai fiscal sustainability.

Defisit anggaran pada RAPBN 2019 diperkirakan mencapai Rp297,2 triliun (1,84% PDB) atau turun dibandingkan outlook APBN 2018 sebesar 2,12% terhadap PDB. Sementara itu keseimbangan primer terus diupayakan mengalami penurunan menjadi negatif Rp21,7 triliun dari outlook 2018 sebesar negatif Rp64,8 triliun.

Menurutnya, penurunan defisit dan keseimbangan primer tersebut menunjukkan fiskal dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab serta sustainable. Sebelumnya pemerintah juga menyatakan kondisi utang negara saat ini dengan outstanding Rp4.253,02 triliun masih pada level aman, yakni 29,74% terhadap PDB.

Pembiayaan Utang

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR) Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan realisasi pembiayaan yang dilakukan pemerintah hingga akhir Juli 2018 mencapai Rp206,6 triliun, sebagian besar berasal dari pembiayaan utang sebesar Rp205,57 triliun, atau mencapai 51,5% dari APBN 2018 sebesar Rp399,22 triliun.

Realisasi pembiayaan utang tersebut terdiri dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp221,94 triliun atau mencapai 53,5% dari target APBN 2018 dan pinjaman (neto) sebesar negatif Rp16,37 triliun atau sekitar 107,0% dari yang direncanakan.

Menurutnya, realisasi pembiayaan yang cukup besar tersebut mencerminkan diterapkannya strategi front loading oleh pemerintah yang tetap terjaga untuk mengantisipasi ketidakpastian dinamika perkembangan global dan terwujudnya pembiayaan yang lebih efisien.

Luky mengatakan keberlanjutan fiskal pada 2018 diharapkan akan tetap terjaga. Realisasi defisit APBN hingga akhir Juli 2018 mencapai Rp151,30 triliun atau sekitar 1,02% PDB. Realisasi defisit tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, baik secara nominal maupun persentase terhadap PDB.

Sementara kondisi keseimbangan primer per akhir Juli 2018 yang berada pada defisit Rp4,85 triliun juga lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun 2017 sebesar defisit Rp79,15 triliun.

"Stok utang kita sampai saat ini, per akhir Juli 2018 mencapai Rp4.253 triliun atau dibandingkan PDB sekitar 29,74," ujarnya.

Rasio utang tersebut masih lebih rendah dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang sebesar 29,9%. Pihaknya berharap sampai akhir tahun 2018 akan terus melandai. "Dan akan di bawah kisaran 29,8%, termasuk rendah," katanya.

Sumber : Bisnis Indonesia

Jual Beli Online Aman dan Nyaman - Tokopedia