Rupiah Tembus Rp15.000, Ini Saran Pebisnis & Ekonom

Harianjogja.com, JAKARTA—Kalangan pebisnis dan ekonom mendesak pemerintah segera mengambil kebijakan lanjutan untuk menahan pelemahan mata uang Garuda.

Beberapa opsi yang diharapkan dilakukan secepatnya oleh pemerintah antara lain menambal defisit transaksi berjalan dan meninjau kebijakan energi termasuk mempertimbangkan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani berharap pemerintah harus mulai mengintervensi dengan cara menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), sehingga defisit neraca transaksi berjalan bisa ditekan.

Shinta menyebutkan saat ini pelaku usaha bersikap hati-hati di tengah pelemahan nilai tukar. “Strategi perusahaan mungkin akan diarahkan untuk efisiensi terlebih dulu sambil melihat peluang lain atau diversifikasi,” katanya, Selasa (2/10).

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani menuturkan pemerintah harus tetap memperbaiki kinerjanya. Pasalnya, banyak sekali target-target pemerintah yang tidak tercapai dan memperburuk keadaan rupiah, seperti ketiadaan eksplorasi yang berujung pada peningkatan impor bahan BBM.

Tidak hanya itu, dia menilai pemerintah belum maksimal memberikan insentif bagi pelaku bisnis di sektor hulu untuk berinvestasi, yang membuat pengusaha lebih bergantung pada bahan baku impor.

“Dolar AS ini naik terus, memang harus dicari langkah praktis, tetapi pekerjaan rumah utamanya harus cepat diselesaikan,” tuturnya.

Pada penutupan perdagangan Selasa (2/10), rupiah melemah 138 poin atau 0,91% menjadi Rp15.049 per dolar AS dengan pelemahan 9,92% sepanjang 2018 berjalan.

Analis PT Monex Investindo Futures Putu Agus Pransuamitra menilai peran pemerintah dalam menjaga nilai tukar sudah optimal, tetapi tekanan dari eksternal terlalu kuat sehingga mata uang Garuda kesulitan terapresiasi.

“Sentimen negatif lainnya juga mungkin bencana alam yang sedang terjadi saat ini, menyebabkan investor asing menjauh dari perdagangan rupiah dulu,” katanya.

Di sisi lain, Kepala Ekonom PT Maybank Indonesia Tbk Juniman menuturkan pemerintah memiliki ruang untuk menyesuaikan harga bahan bakar minyak baik subsidi dan nonsubsidi untuk menstabilkan gejolak nilai tukar yang dipicu oleh kenaikan harga minyak dunia.

Apalagi, inflasi sedang berada di level yang rendah-rendahnya. “Ini butuh keberanian pemerintah di tahun politik seperti ini,” ungkapnya, Selasa (2/10).

Menurut Juniman, pemerintah akan memilih untuk berusaha sekuat mungkin menghindari keputusan yang tidak populis dan memilih kebijakan bauran bahan bakar (B20). Padahal, Juniman memperkirakan paling cepat kebijakan ini akan terlihat dampaknya pada kuartal IV/2018 dan paling lambat awal tahun depan.

Kepala Riset MNC Sekuritas Edwin Sebayang menilai pelemahan mata uang domestik ini dipicu oleh naiknya harga minyak dunia. Karena itu, pemerintah harus menaikkan harga BBM di kisaran Rp1.000-Rp1.500.

Direktur Investa Saran Mandiri Hans Kwee menambahkan pemerintah harus melakukan strategi untuk meminimalisasi importasi minyak.

Kebijakan Pemerintah

Sementara itu, sejumlah kebijakan seperti aturan devisa hasil ekspor, bauran bahan bakar nabati, penaikan tarif barang impor hingga peningkatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), masih menjadi andalan pemerintah menepis efek negatif pelemahan nilai tukar rupiah.

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Adriyanto mengatakan pemerintah masih terus memperhatikan perkembangan sentimen global terhadap pelemahan rupiah, seraya mengefektifkan kebijakan perbaikan defisit transaksi berjalan.

Menurutnya, kebijakan penanganan defisit transaksi berjalan merupakan kebijakan yang terukur dan tepat, sehingga bisa diharapkan dampak positifnya akan segera terasa.

Dia merinci kebijakan yang sudah dikeluarkan tersebut termasuk kenaikan tarif PPh pasal 22 terhadap barang impor, program B20, termasuk TKDN dan insentif devisa hasil ekspor (DHE).

“Kami harapkan semua kebijakan ini akan cukup efektif. Mudah-mudahan ada penurunan impor 1.147 barang konsumsi mulai bulan depan. Impor minyak dan gas pun mudah-mudahan bisa turun ketika penerapan B20 sudah berjalan lancar,” tuturnya, Selasa (2/10).

Adriyanto mengungkapkan keseimbangan primer per Agustus 2018 masih dalam posisi surplus sebesar Rp11 triliun. Dia pun memastikan tidak akan ada kebijakan mengurangi subsidi BBM untuk menekan defisit perdagangan.

“APBN kita sampai sekarang masih bagus walaupun harga minyak naik. Jadi belum ada alasan penyesuaian harga BBM,” tuturnya.

Direktur Penyusunan APBN Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan Kunta Wibawa Dana Nugraha mengungkapkan sampai saat ini APBN masih dalam kondisi yang sehat dan prudent. Dengan demikian, APBN dapat digunakan sebagai bantalan dan menjadi insentif bagi perekonomian.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis Indonesia