Advertisement
JSC Dorong Pemahaman WP Soal Perpajakan
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN—Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan semakin gencar memeriksa dan menggali potensi pajak. Untuk turut serta mendorong pemahaman perpajakan kepada wajib pajak dari perusahaan skala UMKM hingga perusahaan besar, Jakarta Strategic Consulting menggelar Seminar Kebijakan Pemeriksaan Pajak sesuai SE-15/Pj/2018 dan Mitigasinya, Selasa (11/12).
Seminar yang digelar di Prime Plaza Hotel Jogjakarta ini dipandu oleh Managing Director JSC Fajar Budiman yang berpengalaman sebagai pemeriksa pajak DJP. "Kami ingin masyarakat memahami kewajiban perpajakan. Karena DJP sedang gencar memeriksa dan menggali potensi pajak," ujar Fajar.
Advertisement
Hal itu tidak terlepas dari berbagai program kebijakan yang telah dilakukan DJP, antara lain tax amnesty dan tekanan luar negeri terhadap informasi perpajakan Indonesia. Fajar mengungkapkan pemerintah Indonesia diharapkan dapat lebih terbuka dalam menyampaikan informasi-informasi perpajakan atau keuangan terhadap perusahaan-perusahaan di luar negeri.
Upaya itu dilakukan agar Indonesia juga mendapatkan informasi tentang perpajakan dari luar negeri juga. Setelah tax amnesty dilakukan, data sudah dilaporkan semua, maka pemerintah sudah mendapatkan informasi yang lengkap tentang data pajak wajib pajak (WP).
"Maka DJP dapat memeriksa atau menguji WP sudah melakukan ketentuan secara benar," ungkap Fajar.
Seminar ini jugamenjadi ajang sosialisasi tentang perpajakan, serta SE-15/Pj/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan yang akan diimplementasikan tahun depan. Fajar berharap WP seperti perusahaan, badan usaha maupun perorangan dapat segera memperbaiki laporan pajak, jika masih ada yang belum benar.
Fajar mengungkapkan kebanyakan persoalan yang terjadi yakni wajib pajak tidak melaporkan seluruh transaksi. Transaksi pajak yang dilaporkan pada SPT cenderung tidak sesuai antara pendapatan dan pajak yang dibayarkan.
Seminar yang diikuti sejumlah perwakilan perusahaan ini berasal dari perusahaan besar hingga UMKM. Fajar menambahkan pada skala perusahaan kecil menengah atau UMKM, sebagian besar persoalan yang terjadi terkait dengan administrasi pelaporan pajak yang masih dinilai rumit dan merepotkan.
"Karena pada umumnya, pengelolaan keuangan suatu usaha UMKM itu dikelola semua oleh pemiliknya. Mereka kadang tidak mau merekrut akuntan karena keterbatasan modal yang dimiliki. Seringkali, mereka lebih mengutamakan penjualan untuk mendapatkan keuntungan dan omzet yang banya, tetapi urusan pajaknya justru terbengkalai," papar Fajar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Airlangga Nilai Nilai Tukar Rupiah Lebih Baik Dibandingkan Negara Lain
- Nilai Tukar Rupiah Remuk Akibat Konflik Iran-Israel, Ini Proyeksi Ekonom
- Kadin DIY: Pelemahan Rupiah Dongkrak Ekspor Bagi yang Bahan Bakunya Lokal
- Pakar UGM Sebut Anjloknya Rupiah karena Faktor Global
- Menparekraf: Pulau Bali Belum Overtourism tapi Bali Selatan Terlihat Padat
Advertisement
Top 7 News Harianjogja.com Rabu 24 April 2024: PPDB Kelas Olahraga hingga Hasil Arsenal vs Chelsea Skor 5-0
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Dorong Laju Transisi Energi, PLN Kampanyekan Kendaraan Listrik pada Peringatan Hari Bumi 2024 Jawa Tengah
- Tak Terpengaruh Konflik Iran-Israel Harga Minyak Dunia Turun
- Nilai Tukar Rupiah Remuk, DPD REI DIY: Tidak Menjadikan Bisnis Properti Kolaps
- Seusai Lebaran, Harga Bawang Merah Jadi Mahal
- Lahan Panen DIY April 2024 Diperkirakan 35.557 Hektare, Gunungkidul Terluas
- PLN Mobile Proliga 2024 Siap Digelar, Kolaborasi Dukungan Untuk Pengembangan Voli di Tanah Air
- Cuaca Tak Menentu Bikin Harga Bawang Merah Melonjak Drastis
Advertisement
Advertisement