Ahli Waris Pekerja Padat Karya Sleman Terima Santunan Rp74 Juta dari BPJamsostek
Ahli waris pekerja padat karya di Sleman menerima santunan JKM Rp74 juta. Capaian UCJ Sleman hingga Oktober 2026 mencapai 36,48%.
Ilustrasi./Reuters
Harianjogja.com, SLEMAN- Pemkab Sleman memberikan relaksasi berupa pembebasan pajak kepada seluruh pelaku usaha jasa penginapan dan restoran. Pengurangan pajak 100% tersebut berlaku selama April hingga Mei dan dapat diperpanjang sesuai situasi pandemi virus Covid-19.
Kepala Subbidang Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman Anik Rohmatul Fudla menjelaskan pengurangan pajak 100% bagi perhotelan dan restoran tersebut tertuang dalam Perbup Sleman No.12/2020 terkait Pengurangan Pajak Hotel dan Restoran. BKAD kemudian menindaklanjuti dengan SE No.973/0673 sejak tanggal 31 Maret lalu.
"Jadi terhitung omzet per 1 April sampai dengan 31 Mei, Pemkab mengurangi beban biaya pajak hotel dan pajak restoran 100 persen," katanya kepada Harianjogja.com, Kamis (2/4/2020).
Dijelaskan Anik, pengurangan pajak bagi kedua sektor tersebut seiring dengan perkembangan pandemi Corona. Menurutnnya, penyebaran virus corona atau Covid-19 yang terjadi sejak sebulan terakhir berdampak terhadap sektor bisnis hotel dan restoran. "Ini bentuk keprihatinan Pemkab dan untuk membantu dunia usaha khususnya jasa penginapan dan restoran di Sleman," ujarnya.
Meskipun pajak hotel dan pajak restoran 100% dihapus, katanya namun ada kewajiban yang tetap dilakukan oleh para pengusaha hotel dan restoran. "Pengurangan pajak hotel dan restoran ini tetap mewajibkan wajib pajak untuk mengisi dan memberikan laporan e-SPTPD paling lambat 20 hari setelah selesainya masa pajak," katanya.
Hal senada disampaikan oleh Kepala BKAD Sleman Hardo Kiswoyo. Menurut Hardo, pandemi Covid-19 menimbulkan banyak kegiatan ekonomi yang berhenti. Hotel-hotel di Sleman tidak memiliki tamu dan restoran-restoran yang memilih tutup karena sepinya pembeli.
Hampir semua sektor usaha, katanya, menghentikan operasionalnya karena sepinya pengunjung. Pemasukan yang diterima turun drastis, seperti hotel dan restoran. Banyak juga kegiatan meeting, seminar dan lainnya yang dicancel. "Karena berdampak luar biasa terhadap perekonomian, Pemkab pun memberikan relaksari dengan pengurangan pajak selama dua bulan, antara April hingga Mei. Nanti bisa diperpanjang melihat perkembangan," kata Pj Sekda Sleman ini.
Terpisah, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Deddy Pranowo mengapresiasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkab Sleman. Menurutnya, kebijakan tersebut lebih pada upaya pemerintah untuk menarik wisatawan karena yang dihapus pajak yang selama ini ditanggung oleh para tamu.
"Kalau bisa diberlakukan selama enam bulan untuk menarik wisatawan. Karena kebijakan ini menyentuh langsung kepada tamu, untuk pengusaha hotel dan restoran belum," ujarnya.
Dia berharap ada kebijakan atau stimulus yang diberikan lembaga-lembaga yang efeknya bersentuhan langsung dengan properti dan kebutuhan hotel. Misalnya keringanan pembayaran seperti PLN, PBB, PDAM, pajak air dan tanah, pajak limbah dan sebagainya. "Ini juga yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah karena bersentuhan langsung dengan properti kami," kata Dedy.
Dia menjelaskan, meskipun hotel dan restoran saat ini tetap beroperasi namun sebagian besar tidak melayani tamu. Dia berharap setelah pandemi Covid-19 selesai, wisatawan bisa kembali ke Jogja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Ahli waris pekerja padat karya di Sleman menerima santunan JKM Rp74 juta. Capaian UCJ Sleman hingga Oktober 2026 mencapai 36,48%.
Jadwal KRL Palur-Jogja Rabu 18 November 2026 tersedia 12 perjalanan. Simak waktu keberangkatan di 13 stasiun.
Sleman menggelar operasi pasar di enam titik pada 27 November 2026 untuk menjaga harga dan pasokan pangan menjelang Nataru.
Leo/Daniel mengalahkan Sabar/Reza 21-13, 21-15 di Hong Kong Open 2026. Fajar/Fikri dan Tiwi/Fadia juga melaju ke 16 besar.
Produksi ikan Bantul mencapai 7.000–8.000 ton pada semester I 2026. DKP optimistis target tahunan 13.800 ton tercapai.
Legatum Prosperity Index 2026 menempatkan Singapura sebagai negara paling makmur di Asia Tenggara. Indonesia berada di urutan ketiga.