Kartu Prakerja Diharapkan Tepat Sasaran

Harianjogja.com, JOGJA—Serikat buruh mengkhawatirkan program Kartu Prakerja tidak tepat sasaran. Sebab sistem pendaftaran mengalami perubahan dari berjenjang menjadi pendaftaran secara daring. 

Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) DIY, Dani Eko Wiyono mengatakan semula pendaftaran Kartu Prakerja berdasarkan data perusahaan melalui serikat buruh dan melibatkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) di daerah. Kemudian, aturan diubah menjadi pendaftaran terbuka melalui web. Sistem ini dikhawatirkan justru menjadi tidak tepat sasaran.

“Kami khawatir tidak tepat sasaran dan kacau, karena di laman prakerja itu tidak terdeteksi siapa yang terdampak dan yang tidak terdampak. Kondisi saat ini semakin banyak buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan mungkin yang di bawah juga tidak terdeteksi,” ucap Dani, Jumat (17/4).

Dani mengatakan di masa Covid-19 ini semestinya buruh yang terdampak diperhatikan terlebih dulu. Kemudian, Disnakertrans tingkat provinsi yang mengetahui kondisi daerah dan pekerja harus dilibatkan. Selain itu, ia meminta adanya aturan yang jelas soal kriteria pendaftar, dokumen yang masuk, kelulusan maupun mekanisme mendapatkan dana.

Turut Mendampingi

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, Sriyati mengatakan untuk mekanisme pendaftaran memang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat. Meski begitu, menanggapi untuk pekerja yang terkena PHK atau yang terdampak Covid-19, pihaknya telah mengirimkan data tersebut ke Pemerintah Pusat.

“Untuk pendaftaran dan nantinya yang lolos memang Pusat yang menentukan. Kami mendampingi mereka masih belum begitu paham teknologi atau kesulitan mendaftarkan secara online itu,” ucap Sriyati.

Total kuota Kartu Prakerja di DIY 86.800 orang, tetapi kuota tersebut masih dapat berubah. Tahap pertama pendaftaran Kartu Prakerja telah ditutup pada Kamis (16/4). Sriyati pun belum mengetahui berapa yang masuk atau lolos pada tahap pertama ini.

Ia mengatakan bagi yang lolos dapat segera mengikuti langkah selanjutnya, yaitu mendaftarkan ke pelatihan. Jika melebihi 30 hari belum mendaftar, peserta akan gugur. Ia juga mengimbau setidaknya nomor ponsel yang digunakan aktif hingga enam bulan ke depan atau selama pelatihan dan pemberian insentif berlangsung.

Bagi yang belum dapat lolos pada tahap pertama ini. Ia mengatakan masyarakat masih bisa mendaftar pada gelombang selanjutnya, karena setidaknya akan ada 30 gelombang. Gelombang kedua akan dimulai pada Senin (20/4)–Kamis (23/4).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.