70 Pelaku Usaha Jateng-Kaltim Sepakati Bisnis Senilai Rp10,5 Miliar
Sebanyak 70 pelaku usaha dari kedua provinsi menyepakati kerja sama dengan potensi nilai ekonomi mencapai Rp10,5 miliar
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion dalam rangka penyusunan laporan Spending Review tahun 2021, pada Kamis, 10 Maret 2022 yang diselenggarakan secara luring dengan protokol kesehatan ketat./Ist
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion dalam rangka penyusunan laporan Spending Review tahun 2021, pada Kamis, 10 Maret 2022 yang diselenggarakan secara luring dengan protokol kesehatan ketat.
Dalam sambutaannya, Kepala Kanwil Ditjen perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Arif Wibawa menyampaikan bahwa sesuai dengan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, pasal 7, Kanwil DJPb mempunyai tugas aktivitas reviu belanja (spending review) yang menitikberatkan pada aspek value for money belanja (ekonomi, efektif, dan efisien).
Adapun tujuan disusunnya Spending Review ini diantaranya mengidentifikasi potensi ruang fiskal yang dapat digunakan untuk perbaikan kebijakan penganggaran danpelaksanaannyaagar belanja lebih berkualitas, mengidentifikasi program/kegiatan yang hanya perlu dilakukan satu kali sebagai early warning agar tidak diulang/dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya,serta memberikan bahan masukan bagi penyusunan rencana kerja anggaran K/L pada pertemuan tiga pihak (Trilateral Meeting) antara Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan K/L.
Bertindak sebagai moderator Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda, Mardiyah dengan narasumber Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, Rochmadi Hendrocahyono dan Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran ID, Pujiastuti.
Narasumber menyampaikan pentingnya konfirmasi dan sinkronisasidata tematik PBI JKN dan Perlinsos (PKH-Sembako)guna perbaikan laporan Spending Review, bersama peserta yang berkaitan secara langsung dan berkompeten. Undangan terdiri atas BPJS Kesehatan kantor Yogyakarta, Dinas Sosial Provinsi D.I Yogyakarta, Dinas Sosial Kabupaten Gunung Kidul Dinas Kesehatan Provinsi D.I Yogyakarta, Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, dan Bappeda D.I. Yogyakarta.
Melalui pembaharuan/check ulang reviu tematik yang telah dilakukan pada tahun lalu terkait Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional dan Program Keluarga Harapan Bantuan Pemerintah Nontunai, diharapkan diperoleh gambaranmengenai dampakkebijakan/program Pemerintah kepada penerima manfaat. *
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 70 pelaku usaha dari kedua provinsi menyepakati kerja sama dengan potensi nilai ekonomi mencapai Rp10,5 miliar
Dompet Dhuafa mengenalkan peran strategis wakaf produktif, mulai dari pengelolaan aset hingga pembangunan sarana air bersih di Jawa Tengah.
Gempa bermagnitudo 6,7–6,9 mengguncang wilayah Junin, Peru, Jumat malam. Belum ada laporan korban jiwa dan ancaman tsunami.
Harga emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian Sabtu 21 November 2026 bervariasi. Simak harga jual dan buyback berbagai ukuran.
Pemira BEM Undip memanas setelah panitia memperpanjang pendaftaran calon. Tim Jillan-Ardine mempersoalkan keputusan yang dinilai melanggar aturan.
Polres Bogor menangkap dua tersangka TPPO bermodus perekrutan ART ilegal ke Arab Saudi. Perekrut mendapat keuntungan hingga Rp10 juta per korban.