Angka Kemiskinan di DIY Masih Tinggi, Ini yang Dilakukan Pemda

Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY masih punya pekerjaan rumah menekan persentase jumlah penduduk miskin DIY. Badan Pusat Statistik (BPS) DIY mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 11,04%.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, Tri Saktiyana mengatakan target persentase kemiskinan DIY 2023 sebesar 10,66% tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2022-2027.

Menurutnya, Pemda DIY telah merumuskan strategi penanganan kemiskinan melalui program sektoral untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Dia menyebut kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensi, sehingga penanganannya harus terpadu dan lintas sektor.

"Percepatan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di 2023 telah dilakukan pada seluruh organisasi perangkat daerah di DIY mulai Maret 2023 sesuai arahan Gubernur melalui Sekda DIY," ucapnya, Selasa (18/7/2023).

BACA JUGA: Kemiskinan di DIY Berangsur-angsur Menurun, Ini Datanya

Sebanyak 15 kapanewon ditetapkan menjadi Lokus penanggulangan kemiskinan. Sasaran prioritas penanggulangan kemiskinan tertuang dalam Surat Edaran Wakil Gubernur Nomor 401/0161 tentang Penyampaian 15 Lokus Kapanewon Penanggulangan Kemiskinan. "Strategi penanggulangan kemiskinan secara lintas sektor juga dikerjasamakan dengan Forum CSR dan lembaga lain secara bersama dan berdampingan," ujar dia.

Selain itu, tahun ini juga dilakukan penajaman program kegiatan untuk mendukung penanggulangan kemiskinan. Setidaknya ada Rp320 miliar yang dikeluarkan untuk pengentasan kemiskinan. Jumlah ini berasal dari hasil inventarisasi oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) DIY.

"Dari hasil inventarisasi yang dilakukan TKPKD DIY didapatkan 28 OPD, 48 program, 59 kegiatan, 160 sub kegiatan dan anggaran sebesar Rp320,754,437,480.00 yang mendukung penanggulangan kemiskinan," kata dia.

Lebih lanjut dia mengatakan program kegiatan ini diprioritaskan untuk menyasar 15 Lokus penanggulangan kemiskinan, sasaran rumah miskin, mengutamakan keterlibatan masyarakat miskin, mengungkit perekonomian UMKM dan lainnya. "Secara detail pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di DIY dapat berpedoman pada Pergub DIY No 120/2022 tentang Pedoman Penanggulangan Kemiskinan di DIY."

Sebagai informasi meski persentase penduduk miskin DIY turun ke posisi 11,04%, tetapi masih lebih tinggi jika dibandingkan Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim) masing-masing 10,77% dan 10,35%.

Kepala BPS DIY, Herum Fajarwati mengatakan komoditas penyumbang kemiskinan paling tinggi baik di perkotaan dan pedesaan adalah beras. Dengan persentase masing-masing 18,62 dan 22,81%.

Dan komoditas penyumbang kemiskinan kedua adalah rokok kretek filter, dengan persentase masing-masing 7,91% dan 5,87%. "Artinya beras sama-sama penyumbang terbesar, tapi lebih besar bagi masyarakat miskin di pedesaan daripada perkotaan."

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.