Komisi D DPRD Jogja Kawal Anggaran Guru Rp8,4 Miliar
Komisi D DPRD Kota Jogja membahas ulang anggaran pendidikan Rp8,4 miliar untuk honorarium guru dan tenaga kependidikan pada 2027.
Ilustrasi apartemen/Bisnis Indonesia-Paulus Tandi Bone
Harianjogja.com, JAKARTA—Pola penyediaan hunian akan disiapkan menghadapi bonus demografi pada 2045. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna.
"Kami fokus, seperti yang disampaikan, mereka [generasi mendatang] pola kerjanya berbeda sehingga harus disiapkan," katanya seusai talkshow dan pembukaan pameran rumah subsidi "Jateng Tapera Expo 2023" di Semarang, Jumat (11/8), malam.
Bonus demografi merupakan suatu keadaan dengan terjadinya peningkatan penduduk sebuah negara pada usia produktif yaitu berkisar antara 16 hingga 65 tahun yang diperkirakan dialami Indonesia pada 2045.
Herry menjelaskan bahwa pemerintah harus bisa menyediakan hunian dengan fasilitas yang bisa menjawab permasalahan yang dihadapi generasi muda di masa mendatang, termasuk fasilitas pembayaran perumahan.
"Untuk mereka ya harus disediakan fasilitas yang bisa menjawab permasalahannya. Pertama, mereka kerjanya tidak punya kontrak, tidak ada slip gaji, sehingga harus dibuatkan konsep KPR (kredit pemilikan rumah) yang 'rent to own'," katanya.
Dengan konsep KPR "rent to own" atau sewa beli, kata dia, memudahkan semua orang untuk memiliki rumah karena semuanya dapat akses untuk skema pembayaran tersebut.
Baca juga: Jokowi Bakal Pimpin 12 Pertemuan di KTT Asean September 2023
"Kayak 'leasing' motor. Motor aja bisa masak rumah enggak? Jadi, orang akan tinggal, selama tinggal dia akan menyewa. Nyewa kan enggak perlu bank 'checking'. Semua dapat akses ke sana," katanya.
Kemudian, kata dia, generasi mendatang tentu lebih senang tinggal di rumah di kawasan perkotaan menyesuaikan kebutuhan kerja yang solusinya adalah dengan tipe hunian vertikal.
"Tentu mereka lebih senang tinggal di kota ya, rumah vertikal. 'Transit oriented development' sehingga keluar rumah langsung ke stasiun, ke tempat kerja. Jadi, enggak habis waktunya dan lebih produktif," pungkasnya.
Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Jateng Sujarwanto Dwiatmoko mengakui bahwa potret kebutuhan rumah ke depan akan bergeser seiring pola kerja generasi milenial dan di bawahnya.
"Jadi, dia (generasi mendatang) tidak butuh rumah besar, tapi punya rumah yang sambungan ke sistem IT-nya (teknologi informasi) canggih. Yang dia butuhkan, mobilitas sistem.
Potret kebutuhan rumah akan bergeser. Di beberapa negara maju, mereka enggak butuh beli rumah. Mereka bisa sewa tapi mobilitas harus lancar," katanya.
Untuk Jateng, Sujarwanto mengatakan sudah mulai mempersiapkannya dengan pembangunan perumahan-perumahan vertikal, seperti apartemen di kawasan perkotaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Komisi D DPRD Kota Jogja membahas ulang anggaran pendidikan Rp8,4 miliar untuk honorarium guru dan tenaga kependidikan pada 2027.
Presiden Prabowo menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Hoegeng atas jasanya dalam reformasi birokrasi dan profesionalisme Polri.
DLH Sleman memetakan 22.000 pohon perindang dan memangkas pohon rawan tumbang untuk mengantisipasi angin kencang saat musim hujan.
Film Ramayana: Rise of a Legend tayang di Indonesia mulai 11 November 2026 dalam dua versi dengan perbedaan durasi dan penyajian.
Jargas PGN membantu UMKM Karangrejo, Borobudur, menghemat biaya energi untuk usaha kuliner dan penginapan.
Pendapatan Bantul baru terealisasi 78,98% hingga Oktober 2026. Dinas Pariwisata mencatat capaian terendah, yakni 60,36%.