Lahan Pertanian DIY Terus Berkurang, Pakar: Perlu Ada Kompensasi!

Harianjogja.com, JOGJA—DIY menghadapi ancaman terus menyusutnya lahan pertanian. 

Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerja Sama Fakultas Pertanian UGM, Subejo menyebut berkurangnya lahan pertanian di DIY sekitar 150-200 hektare per tahun menjadi sebuah ancaman. Sehingga diperlukan upaya mitigasi mencegah penurunan produksi pangan di DIY.

Berkurangnya lahan pertanian dari tahun ke tahun menurutnya menjadi masalah di semua wilayah termasuk DIY. Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti jalan tol dan lainnya juga berdampak pada semakin berkurangnya sawah di DIY.

Luas lahan yang hilang setiap tahunnya ia sebut harus dikompensasi. Seperti dengan mengupayakan panen yang lebih sering, dari mulanya dua kali setahun menjadi tiga kali setahun dengan sistem irigasi yang bagus, pembangunan embung, dan perbaikan saluran. "Di DIY itu tidak besar, paling 50.000-an hektare, kalau setahun 150-200 hektare sangat serius. Saya berpandangan yang hilang harus dikompensasi," ucapnya, Senin (2/10/2023).

BACA JUGA: Setiap Tahun 150 Hektare Lahan Pertanian di Jogja Lenyap

Lahan-lahan kering di desa yang cukup banyak menurutnya juga bisa dimanfaatkan dengan membuat bendungan kecil dan embung-embung mikro menggunakan dana desa. Sehingga bisa dicetak sawah baru, meski diperlukan juga komitmen dan kebijakan daerah.

"Penduduk kan tumbuh terus ya, kemudian pilihan lain sumber pangan enggak cuma di desa sebenarnya, Di perkotaan juga potensial, sekarang populer urban farming. Itu memang tidak bisa bertanam padi, tetapi bertanam sayur-sayuran," jelasnya.

Di DIY, kata Subejo, sudah ada peraturan daerah yang melindungi lahan-lahan pertanian berkelanjutan. Tetapi belum sampai ke implementasi di lapangan. Pengurangan lahan ini merupakan ancaman yang serius, dia berharap pengurangan lahan-lahan produktif tidak sebesar itu. "Penegakan peraturan daerah tentang lahan pertanian berkelanjutan harus lebih serius."

Selain alih fungsi lahan yang masif, sektor pertanian juga dihadapi dengan masalah lain berupa perubahan iklim. Di mana El Nino bisa mengakibatkan puso karena tidak ada suplai air. Sehingga mempengaruhi harga pangan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, Herum Fajarwati mengatakan berbicara secara wilayah kemajuan ekonomi terutama pariwisata dan lainnya membuat alih fungsi lahan terjadi secara masif. Namun jika dilihat secara nasional, ada juga pencetakan sawah dan intensifikasi.

"Irigasi yang semakin meningkat mudah-mudahan ini juga bisa pertahankan produktivitas maupun produksi secara nasional. Jadi beras ini gak bisa bicara sendirian, kita ada distribusi ada pengendalian dan pemerintah juga melakukan antisipasi dengan impor untuk menjaga stok pangan secara nasional," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY, Sugeng Purwanto mengatakan terjadi alih fungsi lahan pertanian 150-200 hektar per tahun. Saat ini pasokan beras DIY masih surplus dan akan aman hingga 2035 mendatang. Namun jika sudah berbicara tentang bonus demografi hingga wisatawan, DIY perlu waspada kurangnya pasokan di 2040/2050 mendatang.

"Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) kami rata-rata 150-200 hektar per tahun alih fungsi lahan. Kami dibantu Satgas pangan dan lainnya di lapangan faktanya seperti itu," ungkapnya.

Alih fungsi lahan ini akan berdampak khususnya pada sektor pertanian. Meski upaya menjaga produktivitas telah dilakukan. Nantinya, kata Sugeng, akan ada titik jenuh. Dengan teknologi apapun tidak bisa mengimbangi penurunan luas lahan.

"Makanya 2035 masih aman, tetapi bicara 2040-2050 bonus demografi dan lainnya, kalau pengurangan lahan terus dan teknologi sampai titik nadir, di push seperti apapun akan ada maksimumnya. Nanti habis Jogja SOS, yang makan makin tambah lahan makin kurang," jelasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.