OJK dan TPAKD DIY Gelar Rakorda, Bahas Inklusi Keuangan 2024

JOGJA—Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) DIY menggelar rapat koordinasi daerah (Rakorda) bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Senin (27/11/2023). Rakorda ini digelar untuk membahas arah dan sasaran prioritas inklusi keuangan pada 2024.

Direktur Inklusi Keuangan OJK RI, Edwin Nurhadi menuturkan pihaknya punya target untuk meningkatkan presentase literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Termasuk untuk mengurangi gap antara literasi dan inklusi keuangan. Terbaru, tingkat literasi keuangan di Indonesia mencapai 49 persen. Sementara tingkat inklusi keuangan mencapai 85 persen.

"Target inklusi keuangan Indonesia 2024 mencapai 90 persen," ujarnya saat memberi paparan pada gelaran Rakorda TPAKD di Kantor OJK DIY, Senin (27/11/2023).

Edwin menyebut kondisi literasi keuangan di DIY terbilang baik. Meski tak menyebutkan angka detailnya, tapi dia memastikan persentase literasi keuangan di DIY lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Namun, tingkat inklusi keuangan di DIY justru sebaliknya. Persentasenya di bawah rata-rata nasional.

"Ini berarti literasinya mumpuni, tapi penggunaannya yang belum. Kita melihat PR-nya meningkatkan penggunaan karena literasinya sudah di atas rata2 Nasional Tinggal bagaimana didorong untuk memanfaatkan jasa keuangan yang ada," jelasnya.

Edwin menuturkan, setidaknya ada lima sasaran prioritas literasi dan inklusi keuangan pada 2024 mendatang. Di antaranya adalah kaum perempuan, pelaku UMKM, dan masyarakat perdesaan. Ada juga pelajar dan penyandang disabilitas.

BACA JUGA: Ratusan Pohon Terdampak Tol Jogja-Solo di Sleman Bakal Dilelang

Dia menambahkan, sejauh ini OJK telah menempuh berbagai langkah untuk meningkatkan persentase literasi dan inklusi keuangan. Salah satunya dengan mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan kegiatan literasi kepada masyarakat. "Semula hanya satu kali, kini menjadi setidaknya dua kali dalam satu semester," katanya.

Kepala OJK DIY, Parjiman menuturkan eksistensi TPAKD perlu didukung dan dipertahankan. Ini lantaran kebutuhan akses keuangan yang terus meningkat, seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan pengembangan potensi ekonomi di daerah.

"Sehingga bisa merumuskan kebijakan yang selaras dengan tetap mengacu tema pembangunan daerah, yakni Pemertaan Aksesibilitas yang Berkualitas dan Aktivitas Berbasis Sektor Unggulan," ujar Parjiman.

Sekretaris Daerah Provinsi DIY Bennu Suharsono menyebut perlu adanya kerja sama pentahelix dengan berbagai pihak untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di DIY.

Mulai dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat. Selain itu, menurutnya langkah sosialisasi menjadi penting dilakukan. Ini untuk memastikan masyarakat mengetahui produk dan jasa dari lembaga keuangan. "Sehingga terhindar dari investasi bodong, pinjaman ilegal, rentenir dan sebagainya," ungkapnya. (***)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.