Defisit Terus Melebar, Prabowo Bakal Sulit Dapatkan Kemewahan APBN

Harianjogja.com, JAKARTA—Untuk sementara, defisit APBN disebutkan akan melebar dari 2,29% atau Rp522,8 triliun menjadi 2,7% atau setara Rp609,7 triliun dari produk domestik bruto (PDB) pada akhir tahun ini. Itulah sebabnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto diperkirakan tak mendapat kemewahan APBN. 

Tercatat adanya penambahan defisit senilai Rp80,8 triliun dari target awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. 

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyampaikan rencana defisit yang mendekati batas 3% tersebut sudah cukup berat.

Hal itu pun belum termasuk program Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang.  “APBN sebenarnya dalam kondisi yang bisa dikatakan cukup berat, ini belum termasuk program Prabowo yang baru ke depan,” ujarnya, Selasa (9/7/2024). 

Pasalnya, dia menilai defisit yang naik seiring dengan pendapatan negara, baik dari pajak maupun bea dan cukai, yang diprediksi tidak akan mencapai target tahun ini.  

Walhasil, APBN harus menanggung defisit karena tidak ada lagi windfall harga komoditas, penerimaan PPH badan yang turun, hingga tertekannya daya beli masyarakat kelas menengah karena kebijakan PPN yang dinaikkan menjadi 11% dari 10%. 

Melihat kondisi dalam negeri, Bhima menuturkan bahwa inflasi bahan makanan tetap menjadi momok bagi masyarakat meski dalam dua bulan terakhir terjadi deflasi. 

“Jangan sampai pelebaran defisit APBN ini menjadi pembenaran untuk melakukan kenaikan harga-harga yang diatur oleh pemerintah [administered prices] sehingga bisa menciptakan inflasi umum ataupun inflasi administrasi yang lebih tinggi kedepannya,” kata Bhima. 

Bhima meminta pemerintah berikutnya untuk dapat menjaga defisit harus tetap di bawah level 2,7% dari PDB. "Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming tidak akan mendapatkan kemewahan APBN karena ruang fiskal yang terbatas," ujar dia. 

Untuk itu, perlu rasionalisasi program-program yang akan dijalankan oleh pemerintah hingga akhir tahun ini. Termasuk pertimbangan anggaran makan siang gratis Rp71 triliun tahun depan maupun rasionalisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar kondisi fiskal tetap terjaga. 

Senada, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menyebutkan bahwa pelebaran defisit menjadi 2,7% yang akan ditutup dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) agar dimanfaatkan dengan baik.  

“Di tengah peralihan pemerintahan sebaiknya proyek kejar tayang yang tidak terlalu siginifikan untuk daya ungkit pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja, hendaknya pelaksanaan dipertimbangkan ulang,” ujarnya dalam pembukaan Raker Banggar bersama Menkeu dan Gubernur BI, Senin (8/7/2024).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis.com