Swasembada Pangan Indonesia Tak Kunjung Terwujud, Ini Sebabnya

Harianjogja.com, JAKARTA—Swasembada pangan di Indonesia tak kunjung terwujud hingga menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurut Perencana Ahli Madya di Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas, Zulfriandi, pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui perluasan area tanam, peningkatan penggunaan benih, hingga mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pangan yakni sebesar Rp7 triliun di 2024.

“Kami alokasikan untuk memperkuat padi dan jagung lebih kurang Rp7 triliun yang kami refocusing anggaran untuk Kementerian Pertanian (Kementan) dengan harapan terjadi peningkatan [produksi padi dan jagung],” kata Zul kepada Bisnis.com jaringan Harianjogja.com, Kamis (8/8/2024).

Namun, dia mengakui tidak mudah untuk mencapai swasembada pangan. Apalagi, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan salah satunya perubahan iklim yang sangat berpengaruh terhadap pertanian dan produksi dalam negeri. “Dengan kondisi tantangan yang berat itu menurut kami kita harus berusaha,” ujarnya.

Di sisi lain, presiden terpilih Prabowo Subianto dalam salah satu programnya bakal membuka ataupun mencetak sawah baru sekitar 3 juta hektare. Zul mengharapkan, adanya penambahan luas areal sawah dapat memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia.

BACA JUGA: Kekeringan, DIY Bakal Bikin Hujan Buatan Pakai Pesawat BNPB

Selain itu, dia mengharapkan pemerintahan baru dapat mendorong regenerasi petani. Hal ini kata dia, perlu dilakukan sejak dini mengingat jumlah petani di Indonesia yang turun tajam. Apalagi, 60% petani saat ini sudah mendekati usia ‘pensiun’.

Adapun, berdasarkan data World Bank (Bank Dunia) yang dipaparkan Zul, proporsi tenaga kerja nasional untuk sektor pertanian dalam tren penurunan sejak 1976 dan berlanjut hingga 2019. Bank Dunia mencatat, proporsi tenaga kerja di sektor ini hanya sekitar 28,64% di 2019.

Pemerintahan baru juga diharapkan dapat mendorong para petani untuk memanfaatkan agritech. Kendati begitu, Zul menilai perlu adanya kolaborasi dengan berbagai pihak agar petani dapat dengan mudah mengakses agritech.

“Menurut kami perlu nantinya pembiayaan, kolaborasi dengan pihak swasta, mungkin juga muncul jasa-jasa di bidang agrotech ini,” katanya.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com