Daya Beli Menurun, Pengusaha Ritel Usulkan Adanya Stimulasi

Harianjogja.com, JAKARTA—Daya beli masyarakat yang landai berisiko memukul kinerja bisnis ritel. Sejumlah stimulus dibutuhkan untuk mendongkrak daya beli dan keberlanjutan usaha.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan dampak penurunan daya beli telah dirasakan mereka sejak akhir Mei 2024 hingga saat ini.  Roy pun tak yakin daya beli akan membaik di akhir tahun seiring risiko adanya lonjakan harga bahan-bahan pokok.

"Apalagi suku bunga BI rate kita masih tinggi 6,25, ini tidak baik bagi permintaan," kata Roy saat ditemui di kawasan Cikini, Selasa (13/8/2024).

Roy pun menganggap, terjadinya deflasi selama tiga bulan berturut-turut sebagai pertanda masyarakat mengurangi belanja. Dia memperkirakan kinerja ritel pada semester II/2024 akan stagnan alias sama dengan pertumbuhan semester II/2023 sekitar 4,8%-4,9%.

Oleh karena itu, Roy menekankan sederet stimulus perlu dikucurkan pemerintah demi mendongkrak daya beli masyarakat hingga menjamin keberlangsungan bisnis ritel. Dia menyebut, dari sisi masyarakat, pemerintah diminta tetap melanjutkan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan sosial lainya.

Terutama bagi kalangan masyarakat kelas bawah yang tingkat pendapatannya tidak sebanding dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Sementara untuk masyarakat kalangan menengah, kata Roy, perlu diberikan subsidi tarif listrik untuk menjaga daya belanjanya.

Musababnya, Roy mengatakan saat ini masyarakat kelas menengah sudah banyak menguras tabungan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok. "Sementara untuk kalangan masyarakat atas membutuhkan kepastian ekonomi," tuturnya.

Di sisi lain, Roy berujar bahwa kalangan pengusaha juga membutuhkan insentif manakala kondisi perekonomian dan konsumsi masyarakat tak kunjung membaik.  Seperti insentif fiskal berupa perpajakan, subsidi tarif listrik, hingga insentif upah pekerja ritel.

Dia menyebut, 65% pekerja di sektor ritel merupakan lulusan sekolah menengah atas (SMA) yang layak diberikan bantuan upah. Sebaliknya, Roy pun blak-blakan bahwa risiko efisiensi bakal dilakukan pengusaha ritel saat daya beli dan permintaan tak kunjung membaik di tengah suku bunga yang tinggi.

Menahan ekspansi gerai, relokasi gerai, hingga efisien tenaga kerja diakuinya menjadi opsi-opsi yang bisa diambil pelaku usaha ritel untuk bertahan di tengah produktivitas yang rendah. "Kalau peritel lemah akibat kekurangan daya beli, produktivitas kurang, lama-lama ritel akan kesulitan. Apalagi harus tetap bayar kredit ke bank dan suku bunga tak turun, maka aksi ritel melakukan efisiensi," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja mengatakan saat ekspansi ritel membuka gerai baru terhambat, maka secara otomatis menurunkan kinerja pusat perbelanjaan.  Para pengusaha ritel yang menahan diri untuk melakukan ekspansi gerai diakui Alphonzus menjadi tantangan utama para pengusaha pengelola pusat perbelanjaan untuk bertumbuh.

"Contoh, Matahari Department Store biasanya setiap tahun punya target 10-15 toko baru, tahun ini hanya menargetkan 4, bahkan menutup 10 toko. Hypermart juga sama, tahun ini relatif tidak membuka toko baru. Dari brand lain semua menahan diri," ungkap Alphonzus.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.