BKPM Targetkan Realisasi Investasi Capai Rp2.000 Triliun di Tahun Depan

Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan realisasi investasi pada 2025 bisa mencapai Rp1.900—Rp2.000 triliun atau naik sekitar 16 persen dari target 2024.

Dalam acara Central Banking Services Festival 2024 yang digelar Bank Indonesia di Jakarta, Rabu, Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung mengatakan bahwa untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan melakukan konsolidasi terhadap berbagai kebijakan yang selama ini berjalan terpisah-pisah.

Menurut dia, terdapat empat pilar utama yang akan menjadi fokus pemerintah untuk dikonsolidasikan, yaitu kebijakan investasi, kebijakan industri, kebijakan keuangan, dan kebijakan perdagangan. Integrasi keempat pilar itu diharapkan dapat meningkatkan daya saing investasi di Indonesia.

Pertama terkait kebijakan investasi. Yuliot menuturkan bahwa perlu ada kemudahan perizinan berusaha, insentif yang lebih menarik, dan penyesuaian kebijakan investasi dengan perkembangan global, termasuk implementasi pajak minimum global atau global mininum tax (GMT).

Pemerintah saat ini telah menyediakan berbagai insentif fiskal untuk menarik investasi, termasuk pembebasan pajak penghasilan untuk jangka waktu tertentu (tax holiday), pengurangan pajak penghasilan (tax allowance), dan pembebasan bea masuk.

BACA JUGA: Semester I/2024, Realisasi Investasi Gunungkidul Tembus Rp236 Miliar

Kedua, Yuliot menilai kebijakan industri yang ada di berbagai kementerian dan lembaga juga harus diintegrasikan, termasuk mengintegrasikan program-program hilirisasi untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri.

Pilar ketiga adalah kebijakan keuangan. Yuliot menyoroti pentingnya dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan investasi.

“Jadi dari kebijakan terkait keuangan, kita harus integrasikan dan memetakan bagaimana dukungannya,” tuturnya.

Pilar keempat adalah kebijakan perdagangan. Ia mengatakan pemerintah akan berupaya menciptakan iklim perdagangan yang kondusif dengan mengurangi berbagai hambatan dalam arus keluar-masuk barang.

“Kita harus memastikan bagaimana kelancaran arus barang dari impor atau ekspor, karena kalau terlalu banyak barrier akan menghambat kegiatan investasi,” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, Bank Indonesia dan Kementerian Investasi menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara kedua lembaga dalam meningkatkan investasi dan daya saing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, yang hadir secara virtual.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara