Susunan Menteri Ekonomi Kabinet Prabowo Gibran Dinilai Realistis

Harianjogja.com, JAKARTA—Susunan menteri ekonomi yang dilakukan presiden terpilih, Prabowo Subianto dinilai sebagai pilihan yang realistis dalam menghadapi situasi ekonomi global saat ini.

Dosen Universitas Paramadina, Septa Dinata mengatakan bahwa sikap realistis tersebut ditunjukkan dengan kembali menempatkan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan di kabinet barunya dengan dibantu oleh tiga wakil menteri.

BACA JUGA: Calon Menteri Kabinet Prabowo Dijadwalkan Ikut Pembekalan di Akmil Magelang

“Kondisi ekonomi yang kini cenderung kurang stabil, ditambah dengan beban keuangan yang semakin besar, bunga utang yang semakin besar, sepertinya Pak Prabowo tidak mau mengambil risiko. Maka jalan yang paling realistis itu, ya Sri Mulyani harus diangkat lagi,” ujar Septa dilansir dari Antara, Kamis (17/10/2024).

Dia mengatakan bahwa pengangkatan Sri Mulyani merupakan upaya strategis agar tim ekonomi kabinet baru mendatang dapat segera bekerja, mengingat pengalamannya sebagai Menteri Keuangan selama hampir dua periode kepresidenan sebelumnya membuat Sri Mulyani dapat meneruskan pekerjaan yang belum terselesaikan.

Kendati begitu, Septa menyatakan bahwa Prabowo melihat perlunya kaderisasi pada lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya pada pos menteri, sehingga ditunjuk tiga wakil menteri untuk mendampingi Sri Mulyani.

“Nah caranya ya ditempel dulu melalui posisi wamenkeu [wakil menteri keuangan[ ini. Sebetulnya tiga nama [wamenkeu] ini juga sudah tidak asing lagi kan,” ujarnya.

Ketiga nama tersebut adalah Suahasil Nazara yang sekarang adalah Wamenkeu I dan telah berpengalaman memimpin sejumlah lembaga di bawah Kementerian Keuangan, Thomas Djiwandono yang kini tengah menjabat sebagai Wamenkeu II, serta Anggito Abimanyu yang merupakan ekonom senior dan mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

Sementara terkait pembentukan Badan Penerimaan Negara, Septa menyatakan bahwa terdapat sisi positif maupun negatif mengenai pemisahan pengelolaan penerimaan negara dengan Kementerian Keuangan.

Dia menuturkan bahwa bila kewenangan tersebut dipisah, maka kinerja kedua lembaga tersebut menjadi lebih fokus, sementara jika kewenangan tersebut tetap digabung, maka sinkronisasi antara pengeluaran dan pendapatan dapat dilakukan dengan lebih baik.

“Sepertinya memang ini jalan tengah yang juga diambil oleh Pak Prabowo. Di satu sisi ingin dipisahkan, tapi di sisi lain akhirnya tetap satu payung juga kemungkinannya, tetapi dengan fokus yang berbeda,” katanya lagi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara