Lawan TPPO, Kantor Imigrasi Yogyakarta Gelar Talkshow Keimigrasian Sasar Pelajar SMK

JOGJAT— Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menggelar Talkshow Keimigrasian bertajuk Muda Cerdas Lawan TPPO: Edukasi dan Aksi di Grha Sabha Pramana (GSP) Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (10/12/2024). Menyasar siswa dan siswi SMK DIY khususnya Kota Jogja dan Kabupaten Sleman, guna meningkatkan pemahaman terkait pencegahan dan penanganan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Menghadirkan beberapa narasumber seperti perwakilan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), Dosen Hukum UGM, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, serta penyintas TPPO.

Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham DIY, Muhammad Yani Firdaus mengatakan kegiatan ini rutin digelar dan menjadi bagian dari Asta Cita Presiden RI. Terkait dengan penegakan hukum, pencegahan penyelundupan manusia, dan mencegah perdagangan orang.

Selain Asta Cita, juga diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Di mana imigrasi berperan penting dalam penanggulangan TPPO dan tindak pidana penyelundupan manusia.

"SMK dipilih karena beberapa kasus terjadi, rentan dibujuk modusnya seolah magang di luar negeri," ucapnya kepada media disela-sela acara.

Dia menjelaskan dari iming-iming ini, di luar negeri mereka disuruh kerja paksa di perusahaan. Melalui edukasi dan sosialisasi bisa menekan terjadinya TPPO hingga lebih dari 25%. Melalui pembekalan, siswa bisa memfilter penawaran dan iming-iming berangkat kerja ke luar negeri.

BACA JUGA: Kantor Imigrasi Yogyakarta Catat 26.632 Turis Asing Masuk Yogyakarta via YIA pada Agustus-Oktober 2024

Lebih lanjut ia menyarankan jika mau bekerja ke luar negeri harus melalui prosedur yang benar. Sebelum berangkat juga dilakukan pendidikan terlebih dahulu misalnya bahasa, babysitter, hingga pekerja rumah tangga. Setelah itu diserahkan ke imigrasi untuk dibuatkan paspor bekerja.

"Kadang-kadang ada yang ingin cari pintasnya gak melalui proses itu, berangkat secara ilegal. Kami terus edukasi tidak henti-henti," jelasnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY, Agung Rektono Seto menyampaikan siswa siswi SMK menjadi ujung tombak dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Mereka bisa melanjutkan magang di luar negeri. Melalui sosialisasi ini diharapkan bisa melakukan magang di luar negeri sesuai dengan ketentuan keimigrasian dan ketentuan ketenagakerjaan. Agar terhindar dari TPPO dan TPPM.

Agung mengatakan korban TPPO biasanya diiming-imingi pekerjaan di luar negeri dengan gaji tinggi. Namun sesampainya di sana pekerjaan tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

"Narasumber hari ini luar biasa, bisa berikan pemahaman dan pengalaman bagaimana terjadinya TPPO dan TPPM," ucapnya.

Salah satu pembicara Dosen Fakultas Hukum UGM, Nailul Amany mengatakan TPPO ini menjadi ancaman nyata. Menurutnya eksposure dari sosial media menjadikan anak muda mendapatkan informasi secara cepat terkait pekerjaan seperti dari TikTok, X, dan Instagram. Tapi tidak dibarengi pengetahuan bahwa ini scam penipuan.

"Kalau tidak teliti bisa dengan mudah masuk ke dalam dampak buruk TPPO," tuturnya.

Salah satu penyintas TPPO, Erwiana membagikan pengalamannya pernah 8 bulan dipukuli majikannya di Hongkong sebagai pembantu rumah tangga. Perempuan asli Ngawi ini bercerita dulu lulusan dari SMK, sempat kerja di Jakarta, dan memutuskan ke Hongkong karena mau cari modal untuk melanjutkan kuliah.

"Tidak hanya TPPO di sana juga rentan kecelakaan kerja, banyak yang gak digaji, hingga disiksa," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.