Wamendagri Sebut Usulan Kewarganegaraan Ganda Masih Dikaji
Wamendagri Bima Arya menyatakan pemerintah belum membahas usulan kewarganegaraan ganda dan masih mengkaji aspek hukum serta data pendukung.
Investasi - Ilustrasi Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Data tunggal sosial ekonomi nasional ditargetkan selesai dalam rentang waktu dua minggu hingga satu bulan ke depan. Hal ini diutarakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar.
"Data tunggal sosial ekonomi nasional ini akan segera selesai, setidaknya, paling tidak dua minggu dan satu bulan ke depan," kata Menko Muhaimin kepada wartawan di Jakarta, Senin (13/1/2025).
Hal tersebut dia sampaikan seusai menghadiri rapat bersama sejumlah menteri yakni Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
Setelah tuntas, kata Muhaimin, data tersebut akan menjadi rujukan bagi semua kementerian dan lembaga dalam mengambil keputusan, sekaligus menyalurkan berbagai program-program pembangunan.
Penuntasan penunggalan data itu, lanjut Muhaimin, sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto dan akan segera dimuat dalam instruksi presiden.
"Insyaallah, segera turun instruksi presiden terbaru, menyangkut data tunggal sosial ekonomi nasional," ujar Menko Muhaimin Iskandar.
Dalam kesempatan yang sama, Mensos Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus menuntaskan penunggalan data, tetapi juga akan dilakukan pemutakhiran untuk menjamin data tetap selalu diperbarui.
"Pemutakhirannya itu juga sedang dibuat mekanismenya oleh tim yang dikomandani oleh Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat," kata Mensos.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pihaknya terus mengupayakan penuntasan penunggalan data itu. Berbagai data, kata dia, mulai dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), serta data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
"Saat ini BPS sedang melakukan penyelesaian penunggalan data. Jadi dari data-data yang DTKS, P3KE, dan Regsosek, kami tunggalkan dan kami update dengan data Dukcapil dan beberapa sumber data lainnya," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Wamendagri Bima Arya menyatakan pemerintah belum membahas usulan kewarganegaraan ganda dan masih mengkaji aspek hukum serta data pendukung.
Gempa M7,1 di Jepang diduga berkaitan dengan sesar yang belum retak sejak gempa besar 2016. Ahli ungkap potensi gempa susulan.
KPK menahan anggota DPRD Jatim Moch Mahrus terkait dugaan suap dana hibah pokmas kepada Anwar Sadad.
PSIM Jogja masih mengevaluasi masa depan Nermin Haljeta jelang Super League 2026/2027, sementara Franco Ramos dipastikan bertahan.
BBPOM Yogyakarta mempercepat penerbitan NIE bagi UMKM pangan olahan agar produk lokal Jogja aman, bermutu, dan mampu bersaing.
Wapres Gibran bertemu Hun Many membahas reformasi birokrasi, olahraga, serta penanganan TPPO terkait penipuan daring.