Harga Gas Tinggi Hambat Transisi Energi di Jateng dan DIY Jadi Sorotan Forum ISEI
ISEI Yogyakarta menyoroti harga gas tinggi dan tarif berlapis yang menghambat transisi energi di Jawa Tengah dan DIY.
Tugu Jogja./Harian Jogja
Harianjogja.com, JOGJA–Dinas Pariwisata (Dispar) DIY menyebut efesiensi anggaran berdampak pada dukungan Dispar DIY ke industri pariwisata, seperti penyelenggaraan event.
Kepala Dinas Pariwisata DIY, Imam Pratanadi mengatakan dampak lainnya pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) seperti pemberian sertifikasi. Dia mengatakan pengurangan anggaran untuk Dispar DIY cukup banyak, namun saat ini masih dalam proses perhitungan dari APBD murni dan juga dana keistimewaan. Oleh karena itu perlu dilakukan optimalisasi anggaran yang tersedia.
BACA JUGA: Efisiensi Anggaran, Pemkot Jogja Mulai Menghemat Listrik dan Air di Perkantoran
"Menentukan prioritas kita untuk apa saja, memastikan walau anggaran rendah kita optimalisasi," ucapnya, Rabu (12/2/2025).
Menurutnya promosi pariwisata juga akan terdampak. Ia mendorong terjalinnya kolaborasi industri dan meningkatkan partisipasinya dalam melakukan promosi sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Lebih lanjut dia mengatakan Dispar DIY juga melakukan promosi digital dengan skala yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga promosi bisa tetap berjalan dengan efektif, efisien, dan lebih hemat.
"Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan pelaku industri pariwisata khususnya destinasi pariwisata kami akan sediakan destinasi yang berkualitas," jelasnya.
Menurutnya Dispar DIY menargetkan jumlah kunjungan wisata bisa terus meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga bisa memberikan kontribusi pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY.
Ia juga berpesan kepada industri pariwisata untuk selalu saling berkolaborasi, tidak hanya mengedepankan kompetisi dan persaingan. "Saya tekankan kepada industri pariwisata untuk saling berkolaborasi," lanjutnya.
Sebelumnya, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY menyebut pengetatan anggaran berdampak pada promosi pariwisata yang semakin terbatas. Ketua GIPI DIY, Bobby Ardianto mengatakan kondisi ini dilematis, sebab Asia dan Eropa yang menjadi market DIY tidak pernah disentuh promosi.
Menurutnya GIPI DIY telah menyampaikan kepada pemangku kepentingan di industri pariwisata, ada atau tidak dukungan dari pemerintah industri ini tetap harus jalan untuk promosi. Ini menjadi bagian untuk menjaga eksistensi pariwisata DIY.
"Tahun 2025 potong semua gak ada promosi, hanya Matta Fair dan hanya diikuti satu perwakilan dinas dan satu perwakilan industri," kata Bobby.
Bobby mengatakan promosi yang semakin terbatas tentu berdampak pada kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman). Sebagian market yang mestinya ke Indonesia namun memilih ke Vietnam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
ISEI Yogyakarta menyoroti harga gas tinggi dan tarif berlapis yang menghambat transisi energi di Jawa Tengah dan DIY.
PLN memobilisasi pembiayaan transisi energi US$2,94 miliar di COP31 melalui dukungan sejumlah lembaga keuangan internasional.
DPRD dan Pemkab Kulon Progo resmi menandatangani kesepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kulon Progo 2027.
Yusril bertemu Menhan Sjafrie membahas percepatan revisi UU Pertahanan Negara yang ditargetkan diajukan sebagai RUU pada awal 2027.
Sebanyak 12 provinsi telah mengumumkan kenaikan UMP 2027. Simak daftar besaran upah minimum dan persentase kenaikannya.
DPRD Sleman mendorong kolaborasi Pemkab dan perbankan untuk memperkuat modal UMKM agar berkembang dan mampu menjangkau pasar ekspor.