Mendagri Tito Usul Kepala Daerah Dapat Insentif dari PAD
Mendagri Tito Karnavian mengusulkan kepala daerah mendapat insentif dari PAD jika berhasil meningkatkannya. Aturan masih perlu dikaji bersama.
Menteri Keuangan Sri Mulyani- Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemangkasan anggaran untuk kementerian/lembaga negara yang sejak awal diumumkan hingga sebesar Rp306,69 Triliun dipastikan tidak berubah, meski banyak protes bermunculan.
Hal ini ditegaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan mengatakan nominal secara total tidak berubah dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.
“Masih sama, tidak berubah [setelah rekonstruksi],” ujarnya usai menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR, Kamis (13/2/2025).
Dalam rapat dua hari ini, Rabu dan Kamis tanggal 12—13 Februari 2025, seluruh K/L melakukan membahas efisiensi anggaran di DPR. Sejumlah K/L yang sebelumnya lolos dari efisiensi, kini juga terkena penghematan.
Sementara nilai efisiensi sejumlah K/L menyusut. Salah satunya Kementerian Keuangan sendiri. Dari dokumen rekap yang beredar, awalnya Kemenkeu mengalami efisiensi sebesar 23,23% atau sekitar Rp12 triliun.
Dalam Raker hari ini, DPR menyetujui penghematan yang dilakukan seniali Rp8,99 triliun dari total pagu awal senilai Rp53,19 triliun.
Sri Mulyani memaparkan bahwa instansinya melakukan penghematan dengan menerapkan prinsip efisiensi, yakni belanja gaji tidak dilakukan efisiensi. Sementera belanja barang dan modal dilakukan efisiensi, seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), seminar, kajian, acara, seremonial, peringatan, dan lainnya.
Adapun penghematan utamanya dilakukan terhadap lima program, yakni kebijakan fiskal, pengelolaan penerimaan negara, pengelolaan belanja negara, pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko, serta dukungan manajemen.B
BACA JUGA: Siapkan Fisik untuk Retreat Kepala Daerah, Endah Subekti Rutin Jogging dan Nge-gym
Secara perinci, efisiensi terbesar berasal dari program Dukungan Manajemen (Dukman) senilai Rp8,05 triliun dari total pagu senilai Rp50,46 triliun. Artinya, alokasi setelah efisiensi untuk program Dukman tersisa Rp42,41 triliun.
Program Kebijakan Fiskal susut Rp47,35 miliar menjadi Rp11,84 miliar. Kemudian program Pengelolaan Penerimaan Negara susut Rp716 miliar menjadi Rp1,67 triliun.
Selain itu, program Pengelolaan Belanja Negara susut cukup dalam dari Rp45,45 miliar menjadi hanya Rp8,27 miliar.
Terakhir, efisiensi dilakukan terhadap program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko senilai Rp137,78 miliar menjadi hanya Rp100,35 milliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Mendagri Tito Karnavian mengusulkan kepala daerah mendapat insentif dari PAD jika berhasil meningkatkannya. Aturan masih perlu dikaji bersama.
Sebanyak 656 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan rangkaian Tipitaka Chanting dan Asalha Mahapuja 2570 BE/2026 di Candi Borobudur.
Prabowo meminta simulasi baru kenaikan harga minyak untuk menjaga APBN dan harga BBM subsidi tetap stabil hingga akhir 2026.
Sebanyak delapan SPPG di Gunungkidul belum beroperasi sehingga ribuan siswa masih menunggu penyaluran Program Makan Bergizi Gratis.
BRI Peduli menggelar kegiatan edukatif Hari Anak Nasional 2026 di enam sekolah penerima Program Ini Sekolahku.
Utang pemerintah melalui SBN mencapai Rp501,2 triliun hingga Juni 2026 atau 62,7% dari target APBN 2026.