Upah Layak dan Premanisme Jadi Tuntutan Aliansi Jogja Memanggil
Aliansi Jogja Memanggil mendatangi Kantor Gubernur DIY, mendesak pemberantasan premanisme dan pemenuhan upah layak bagi pekerja.
Ilustrasi Hotel- Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY menyebut ada sekitar 12 hotel di DIY yang mulai melakukan pengurangan jam kerja karyawan. Pengurangan jam kerja ini dampak dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo mengatakan pengurangan jam kerja menjadi langkah dari hotel untuk bisa bertahan. Menurutnya selain efisiensi sumber daya manusia (SDM), efisiensi energi juga dilakukan. Setelah acara selesai lampu akan segera dimatikan, namun tidak mengurangi hospitality dari hotel dan restoran.
Dia menjelaskan pengurangan jam kerja ini bisa berdampak sampai ke pemutusan hubungan kerja (PHK) jika tidak ada perubahan kebijakan dari pemerintah. Deddy mengatakan hotel harus tetap menggaji karyawan sementara okupansi turun cukup tajam.
BACA JUGA : Dampak Efisiensi Anggaran, Hotel Perlu Alihkan Segmen MICE ke Swasta
"Kami juga ikut-ikutan pemerintah efisiensi besar-besaran, ada pengurangan jam kerja karyawan, sudah sekitar 12 hotel di DIY," ucapnya, Minggu (16/3/2025).
Menurutnya BPP PHRI sudah bersurat kepada Presiden untuk bisa bertemu. Surat tersebut berisi keberatan, agar ada peninjauan ulang kebijakan efisiensi anggaran. BPD PHRI juga sudah diminta bersurat kepada Gubernur masing-masing, dan sudah dilakukan.
Langkah itu ditempuh karena market dari pemerintah cukup besar mencapai 40%. Biasanya menggunakan fasilitas hotel pada Senin - Jumat, dan untuk wisata biasanya Jumat - Minggu. "Ingin bertemu dengan Presiden langsung, sampai saat ini belum, tapi sudah ajukan surat keberatan," jelasnya.
BACA JUGA : Anggaran untuk Semua Cabor Aman Tidak Terganggu Efisiensi Anggaran
Selain efisiensi, tekanan juga berasal dari larangan study tour Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Serta terjadinya bencana di beberapa daerah. Ia mengatakan efisiensi dan larangan study tour sudah mengurangi pendapatan di awal tahun ini.
Terkait kejadian bencana menurutnya bisa berdampak pada keputusan menunda mudik. Misalnya bencana di Bekasi, di mana masyarakat Bekasi biasanya banyak yang mudik ke Jogja. "Semoga saja nanti setelah ini sudah selesai bersih-bersih bisa acara mudik."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Aliansi Jogja Memanggil mendatangi Kantor Gubernur DIY, mendesak pemberantasan premanisme dan pemenuhan upah layak bagi pekerja.
KAI Daop 6 Yogyakarta menyayangkan pengendara menerobos palang pelintasan di Jalan HOS Cokroaminoto, Jogja, dan mengingatkan ancaman sanksi hukum.
Pemkab Bantul menyiapkan 24 operasi pasar dan empat pasar murah menjelang Nataru untuk menjaga stabilitas harga, ketersediaan pangan, dan daya beli masyarakat.
Hujan lebat dan angin kencang di Sleman menyebabkan 10 pohon tumbang serta talud ambrol yang menutup akses jalan kampung.
Verval 22 gerai KDMP Kulon Progo telah rampung, tetapi seluruh fasilitas belum digunakan karena masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
Jasa Raharja menargetkan ASEAN Blue Card mulai beroperasi Desember 2026 melalui layanan digital untuk perlindungan asuransi kendaraan lintas negara.