Kinerja ESG di Atas Rata-Rata Sektor, Pegadaian Raih Empat KESGI Award 2026
Pegadaian meraih empat KESGI Award 2026 atas kinerja ESG di sektor inklusi keuangan, meliputi pilar lingkungan, sosial, dan tata kelola.
Warga menonton televisi yang tersambung layanan listrik. PT PLN (Persero) menyatakan kesiapannya mendukung arahan pemerintah dalam menjalankan Program Listrik Desa (Lisdes) guna menerangi sekitar 780 ribu rumah tangga pada periode 2025–2029.- ist
JAKARTA—PT PLN (Persero) menyatakan kesiapannya mendukung arahan pemerintah dalam menjalankan Program Listrik Desa (Lisdes) guna menerangi sekitar 780 ribu rumah tangga pada periode 2025–2029. Program ini tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 yang telah diluncurkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia.
Melalui Program Lisdes, pemerintah menargetkan elektrifikasi untuk 10.068 desa dan dusun yang belum teraliri listrik, dengan pembangunan pembangkit berkapasitas 394 megawatt (MW) dan penyambungan listrik ke sekitar 780 ribu rumah tangga. Program ini ditujukan untuk memastikan seluruh masyarakat di seantero Indonesia bisa menikmati layanan listrik 24 jam penuh.
"Tugas lima tahun ke depan melalui Program Lisdes 2025-2029 sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera menginventarisasi dan membuat program terobosan dalam rangka memberikan akses listrik kepada desa-desa yang belum terlistriki," kata Bahlil usai mengumumkan RUPTL 2025-2034 di Jakarta, Senin (26/5/2025).
Menurut Bahlil, energi bukan hanya persoalan kebutuhan, tapi juga bentuk pemerataan dan keadilan yang harus dilakukan dari Aceh sampai Papua. Untuk merealisasikan Program Lisdes ini memerlukan investasi sekitar Rp50 triliun.
"Upaya menyediakan akses desa belum berlistrik ini dapat menjadi peluang bagi investor untuk menanamkan investasinya bersama Pemerintah untuk mewujudkan energi berkeadilan," ujarnya.
Lisdes merupakan program Pemerintah melalui penugasan kepada PLN untuk menghadirkan listrik di seluruh wilayah termasuk wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Hingga akhir tahun 2024, sebanyak 83.693 desa dan kelurahan telah menikmati listrik.
Program Lisdes yang telah dijalankan PLN memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kepala Desa Sukabangun, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Kasius, matanya berbinar kala menceritakan perubahan signifikan yang terjadi di desanya. Setelah bertahun-tahun tak menikmati nyala listrik, kini ia dan warga lain akhirnya bisa merasakan kehadiran listrik tak hanya di malam hari tapi 24 jam non-stop.
“Saya sangat gembira dan bersyukur listrik sudah masuk di desa kami, terima kasih PLN semoga dengan adanya listrik ini desa kami menjadi maju dan ekonomi masyarakat menjadi lebih meningkat lagi," ujar Kasius.
Hal senada juga disampaikan oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda. Ia pun memberikan apresiasi tinggi terhadap upaya PLN dalam meningkatkan akses listrik di wilayahnya. Sherly menekankan bahwa program Lisdes yang dijalankan PLN memiliki dampak signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil yang selama ini kesulitan mendapatkan akses energi.
“Program Lisdes ini sangat penting untuk menciptakan pemerataan pembangunan di wilayah kami yang luas dan berbentuk kepulauan. Kami berharap dengan adanya akses listrik, masyarakat dapat lebih berkembang, terutama dalam sektor ekonomi dan pendidikan,” ujar Sherly.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa listrik merupakan kebutuhan primer bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Oleh karenanya, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi mandat dalam ketenagalistrikan nasional, PLN siap menjalankan arahan Pemerintah demi memastikan keadilan dan ketahanan energi hingga seluruh pelosok tanah air.
”Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah untuk menyediakan tenaga listrik bagi seluruh rakyat Indonesia dan bentuk pengejawantahan sila ke-5 Pancasila, kami berkomitmen penuh memastikan keberhasilan Program Lisdes yang telah masuk dalam RUPTL PLN 2025-2034 sebagai wujud kehadiran negara dalam memastikan pemerataan energi bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Darmawan. (***)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pegadaian meraih empat KESGI Award 2026 atas kinerja ESG di sektor inklusi keuangan, meliputi pilar lingkungan, sosial, dan tata kelola.
Kejagung menyebut kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG mencapai sekitar Rp10 triliun berdasarkan penghitungan BPKP.
Sebanyak 40 KDMP di Sleman sudah beroperasi hingga September 2026, sedangkan 46 lainnya masih berproses menjalankan unit usaha.
Bansos beras 30 kg kembali disalurkan Oktober-Desember 2026 untuk 33,24 juta penerima. Cek status penerima menggunakan NIK.
Ombudsman RI mengungkap dugaan pungli Rp150.000 per minggu di Lapas Cibinong. Lima pejabat struktural lapas kemudian dinonaktifkan.
Pemprov Jateng memperluas program Satu OPD Satu Desa Dampingan yang kini menjangkau 641 desa untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.