Konsumsi Pertalite di Jawa Tengah dan DIY Turun 6 Persen

Harianjogja.com, JOGJA—PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) mencatat hingga Semester I 2025 konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di Jawa Tengah turun 6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara Pertamax naik 26% dan Pertamax Turbo naik 64%.

Kemudian di DIY konsumsi BBM jenis Pertalite juga turun 6%, sementara Pertamax naik 33% dan Pertamax Turbo naik 77%. Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina Patra Niaga JBT, Taufiq Kurniawan mengatakan data ini menunjukkan kesadaran mengkonsumsi bahan bakar berkualitas sudah cukup tinggi untuk sektor kendaraan pribadi.

Ia menyebut capaian ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat tidak terpengaruh dengan kasus dugaan oplosan Pertamax di Februari 2025 lalu. Sebab data menunjukkan di Jateng dan DIY konsumsinya malah meningkat.

"Ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat sebenarnya tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi isu di bulan Februari kemarin malah Jateng DIY semakin naik," ungkapnya, Jumat (18/7/2025).

Taufiq bercerita belum lama ini sempat berkunjung ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di DIY dan antrian non subsidi lebih panjang dari antrian subsidi. Membuktikan kesadaran masyarakat konsumsi BBM berkualitas semakin tinggi.

"Semester I dibuktikan Pertalite turun, Pertamax naik signifikan," lanjutnya.

BACA JUGA: Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menyampaikan meningkatnya konsumsi BBM non subsidi disebabkan banyak variabel, salah satunya konsumen yang rasional. Jika mobil konsumen mensyaratkan Pertamax ke atas dia akan memilih BBM jenis tersebut. Pertimbangannya adalah karena secara kualitas lebih baik, sehingga mempertimbangkan mesin daripada harga yang lebih murah.

"Kalau meningkat ya kemungkinan karena peningkatan jumlah kendaraan yang mensyaratkan penggunaan Pertamax," ujarnya.

Menurunnya konsumsi BBM subsidi dia sebut secara otomatis akan mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia mengatakan meski belum semuanya tepat sasaran tapi bisa menekan kebocoran dari APBN untuk subsidi yang tidak tepat sasaran.

Fahmy menekankan pembatasan dengan mekanisme yang lebih tepat dan mudah di SPBU juga harus tetap dilakukan. Sebab subsidi BBM yang salah sasaran masih besar. Ia mengusulkan agar di tahap awal pembatasan subsidi dilakukan dengan mekanisme yang mudah, yakni BBM subsidi untuk sepeda motor dan mobil angkutan barang/orang. Lalu mobil yang dipakai untuk mengakut penumpang berbasis aplikasi bisa menunjukkan bukti.

"Kalau menurut saya untuk tahap awal agar itu bisa diterapkan, cari mekanisme yang mudah," lanjutnya. (**) 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.