Buruh DIY Beri Rapor Merah 2 Tahun Prabowo-Gibran, Soroti PHK hingga Outsourcing
Buruh DIY memberi rapor merah dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, menyoroti PHK, upah murah, outsourcing, dan tuntutan kenaikan upah minimum 50%.
Ilustrasi pengangguran. - Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY melakukan berbagai upaya untuk menekan pengangguran di DIY.
Kepala Disnakertrans DIY, Aria Nugrahadi mengatakan Disnakertrans DIY mencoba memetakan antara kebutuhan pasar tenaga kerja terhadap tenaga kerja.
Menurutnya setelah dipetakan kemudian dirangkai dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU). Belum lama ini dia sebut sudah dilakukan MoU dengan beberapa kawasan industri, lalu kebutuhan industri ini dikoordinasikan dan dikerjasamakan dengan SMK.
BACA JUGA: Maling Speaker dan CCTV di Pakem Sleman, Polisi Tangkap Pemuda Asal Magelang
Selain lewat kerjasama, upaya lain menekan pengangguran di DIY dilakukan dengan menggelar job fair. Diawali dengan pra job fair, sehingga apa yang akan ditawarkan perusahaan akan dikomunikasikan terlebih dahulu. Misalnya bulan ini di sektor keuangan, bulan depan di sektor yang lainnya.
"Sehingga angkatan kerja mendapatkan informasi dunia kerja, bisa mendapatkan potensi pekerja yang sesuai kebutuhan," kata Aria.
Lebih lanjut dia mengatakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DIY terus mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski turun tapi Disnakertrans DIY tetap waspada.
Aria meminta agar perusahaan menjadikan PHK sebagai pilihan yang terakhir. Dan jika terpaksa harus PHK maka hak dan kewajiban para pekerja harus dipenuhi.
Disnakertrans DIY mencatat dari Januari-Juli 2025 sebanyak 2.495 pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Aria menyebut angka ini relatif terkendali jika dibandingkan dengan provinsi lain.
BACA JUGA: WhatsApp Kepala Disdukcapil Bantul Diretas, Muncul Pesan Minta Pinjaman Uang
Dia mengatakan hal ini PHK di suatu perusahaan dalam jumlah besar relatif tidak ada. Sinergi juga dilakukan dengan Tripartit, baik dari dunia usaha, Apindo DIY, dan pekerja.
"Menciptakan kondisi agar bisa mempertahankan yang sudah bekerja untuk tidak di PHK," jelasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DIY jumlah angkatan kerja di DIY pada Februari 2025 sebanyak 2,24 juta orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 73,73 persen, naik 0,54 persen poin dibandingkan Februari 2024.
Penduduk bekerja sebanyak 2,17 juta orang atau 96,82 persen dari total angkatan kerja. Sedangkan penduduk yang menganggur sebanyak 71.190 orang. TPT sebesar 3,18 persen, turun 0,06 persen poin dibanding Februari 2024.
"Tiga sektor terbesar dalam penyerapan tenaga kerja di DIY adalah sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan," kata Kepala BPS DIY, Herum Fajarwati.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Buruh DIY memberi rapor merah dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, menyoroti PHK, upah murah, outsourcing, dan tuntutan kenaikan upah minimum 50%.
Pemkab Gunungkidul mendorong pemerintahan berkeadaban dengan prinsip mengayomi, ngayemi, dan ngayahi serta pengawasan yang berdampak nyata.
Dokter menjelaskan minum es saat musim hujan bukan penyebab flu. Simak pemicu batuk pilek dan tips mencegah penyakit saat hujan.
Ada delapan pilihan motor bekas merek Jepang dengan harga maksimal Rp5 juta per Oktober 2026, mulai Yamaha Vega hingga Honda Vario 110.
Gibran menyebut Indonesia memiliki sumber daya untuk ekosistem kendaraan listrik, tetapi inovasi dan penguasaan teknologi masih perlu diperkuat.
Kredit UMKM DIY mencapai Rp27,50 triliun pada Agustus 2026, tetapi melambat 2,05%. OJK mencatat NPL UMKM mencapai 8,32%.