DPR Bakal Gelar Rapat Tertutup dengan Danantara, Ini Alasannya

Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi XI DPR RI mengagendakan menggelar rapat tertutup dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia).

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa rapat tidak dibuka untuk umum. Namun, media diberikan kesempatan singkat untuk mengabadikan suasana sebelum pertemuan dimulai.

Pertemuan kali ini membahas roadmap dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Danantara Tahun 2025.

 “Sesi ini nanti akan digelar tertutup. Siapa yang mau ambil foto silakan, saya kasih 2 menit,” ujarnya di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Menurut laporan Sekretariat Komisi XI, rapat dihadiri 28 anggota, dengan tambahan 2 izin tertulis. Dengan keterwakilan dari 8 fraksi, rapat dinyatakan kuorum sesuai ketentuan tata tertib DPR.

Agenda ini menjadi kali kedua rapat Komisi XI dengan Danantara digelar tertutup. Sebelumnya, pertemuan pada 23 Juli 2025 juga dihelat secara privat.

BACA JUGA: Danais dari Rp1,2 Triliun Dipangkas Jadi Rp500 Miliar, Ini Kata Sultan HB X

Kala itu, Misbakhun menyampaikan bahwa keputusan tertutup bertujuan menjaga kerahasiaan informasi terkait strategi BUMN yang berpotensi memengaruhi pasar, termasuk harga saham dan aliran investasi.

“Beberapa hal yang disampaikan oleh Danantara dikhawatirkan akan mempengaruhi pasar baik itu dalam harga saham atau investasi yang sifatnya tidak boleh diketahui publik lebih awal,” ujarnya.

Untuk itu, pembahasan bersama Danantara akan dilakukan secara tertutup demi mencegah penyebaran informasi yang bersifat insider.

“Saya minta perhatian kepada seluruh anggota terhadap bahan rapat yang sifatnya private and confidential untuk dijaga. Kedua, saya nyatakan bahwa rapat ini akan dinyatakan tertutup,” pungkas Misbakhun.

Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan di DPR akhir pekan lalu menyebut Danantara diharapkan bekerja optimal. Menurut dia, badan usaha milik negara (BUMN) sebagai aset negara memiliki total kekayaan US$1 triliun atau sekitar Rp16.000 triliun lebih. Dengan asumsi dividen wajar kepada negara sebesar 5% maka pemasukan bisa mencapai US$50 miliar atau sekitar Rp800 triliun.

“Harusnya BUMN itu menyumbang minimal US$50 miliar. Kalau US$50 miliar, APBN kita tidak defisit,” kata Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR-RI di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara