Panas Bumi Ungaran Dikembangkan, PLN Siapkan PLTP 55 MW
PLN mendapat penugasan mengembangkan WKP Ungaran hingga 55 MW. Proyek masih dalam tahap studi dengan kajian lingkungan dan sosial.
Foto ilustrasi Koperasi Merah Putih dibuat oleh AI ChatGPT
Harianjogja.com, JAKARTA—Sebanyak 15.000 Koperasi Desa Merah Putih ditargetkan beroperasi bulan ini. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) total sebanyak 80.000 Koperasi Desa Merah Putih akan diupayakan beroperasi secara bertahap hingga November 2025.
Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Tatang Yuliono mengatakan, pemerintah sedang mendorong agar semua Koperasi Desa Merah Putih dapat beroperasi sebelum 2026.
Perinciannya, pemerintah membidik sebanyak 15.000 Koperasi Desa Merah Putih beroperasi pada Agustus 2025. Lalu, sebanyak 25.000 Koperasi Desa Merah Putih beroperasi pada September 2025, 25.000 Koperasi Desa Merah Putih pada Oktober 2025, dan 15.000 Koperasi Desa Merah Putih pada November 2025.
“Kami sudah punya target bahwa 80.000 KDMP [Koperasi Desa Merah Putih] di seluruh Indonesia harus beroperasional di November 2025. Jadi hanya 4 bulan kita coba dorong,” kata Tatang dalam Rakornas Kadin Indonesia Bidang Koperasi dan UMKM 2025 di Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Tatang menuturkan, para pemangku kepentingan dari kementerian/lembaga, termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, akan mempercepat operasional Koperasi Desa Merah Putih.
Dia menjelaskan, percepatan operasional 15.000 Koperasi Desa Merah Putih pada Agustus 2025 ini mengacu pada data Desa Mandiri.
“Kami akan dorong per Agustus ini 15.000 [Koperasi Desa Merah Putih] seluruh Indonesia Itu beroperasi. Dari mana? Kami punya data desa mandiri, 20.000 desa mandiri yang sudah diverifikasi oleh Kementerian Desa yang akan siap untuk beroperasi yang akan kita dukung,” ujarnya.
BACA JUGA: Danais dari Rp1,2 Triliun Dipangkas Jadi Rp500 Miliar, Ini Kata Sultan HB X
Namun, Koperasi Desa Merah Putih sebelum beroperasi harus masuk ke dalam sistem yang dirancang oleh PT Telkom Indonesia. Dalam sistem itu, ungkap dia, pemerintah bisa memantau pergerakan operasional Koperasi Desa Merah Putih, seperti pemasukan barang, penjualan, utang, hingga pinjaman dari himpunan bank milik negara (Himbara).
“Karena seluruh operasional daripada operasi ini harus digital, dibuat oleh PT Telkom. Harus digital sehingga terpantau pemasukan barang, pengeluaran barang, penjualan barang, masuknya utang, masuknya pinjaman, pembayaran utang, pembayaran pinjaman,” jelasnya.
Dia menjelaskan, masuknya setiap Koperasi Desa Merah Putih ke dalam sistem itu untuk menghasilkan laporan keuangan. Dengan begitu, Tatang menuturkan Koperasi Desa Merah Putih hanya perlu mengoperasikan bisnis.
Namun, dia menyampaikan bahwa operasional Koperasi Desa Merah Putih sangat tergantung dari konektivitas infrastruktur, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
“Walaupun tadi Menteri Komdigi [Meutya Hafid] sudah menyampaikan komitmennya untuk menyambungkan internet. Jadi ini target untuk selanjutnya,” sambungnya.
Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi sebelumnya mengimbau agar seluruh Koperasi Desa Merah Putih yang telah mengantongi badan hukum untuk segera masuk ke dalam satu sistem Microsite Kemenkop.
Ini artinya, Kemenkop bisa selalu memantau segala pergerakan Kopdes di Microsite, baik dari sisi pengembangan model bisnis hingga tahap dan status pembiayaan dari Himbara.
Dalam dashboard yang tersedia di Microsite akan menampilkan pendataan Kopdes, bisnis Koperasi Desa Merah Putih hingga proses pembiayaan dan pelaporan.
“Kami juga bisa mengetahui berapa banyak KopDes [Merah Putih] yang sudah mendapatkan pembiayaan dari Himbara,” kata Budi Arie dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (20/8/2025).
Budi menerangkan, langkah ini dilakukan sebagai bentuk upaya Koperasi Desa Merah Putih menerapkan digitalisasi sehingga data di setiap koperasi akan terintegrasi satu sama lain.
“Karena digitalisasi bagi operasional Kopdes Merah Putih amat penting, maka kita akan mempercepat proses integrasi aplikasi digital BUMN dengan Kementerian Koperasi sehingga semuanya bisa terintegrasi dengan baik,” terangnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan KopDes Merah Putih yang belum tergabung dalam Microsite tidak akan bisa melanjutkan ke langkah berikutnya, termasuk pengurusan bisnis keagenan pupuk dan LPG hingga pembiayaan Himbara.
“Tidak akan diproses bisnisnya bila belum terdata di Microsite, serta tidak akan diproses menjadi agen penjualan,” tekannya.
Hingga saat ini, tercatat baru sekitar 20.000 Kopdes Merah Putih yang sudah terdata di Microsite. “Saya berharap akhir Agustus ini semua Kopdes sudah masuk ke dalam sistem Microsite," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
PLN mendapat penugasan mengembangkan WKP Ungaran hingga 55 MW. Proyek masih dalam tahap studi dengan kajian lingkungan dan sosial.
The Temple of Champions digelar di Candi Prambanan pada 7 November 2026, menghadirkan pertandingan tinju perebutan sabuk WBC Asia.
Irjen Imipas Rudi Setiawan mengungkap dugaan penyalahgunaan wewenang di Lapas Kelas IIA Cibinong yang masih didalami.
DPC Gerindra Gunungkidul mulai membangun kantor permanen di Baleharjo dengan anggaran sekitar Rp1 miliar dari iuran kader dan anggota.
Warga Padukuhan Karang menolak tambang pasir Sungai Progo. DPRD Kulonprogo mendesak Pemkab hadir, sementara Wabup mengaku sudah mediasi.
Wamenkes Dante Saksono menyebut layanan BPJS akan disetarakan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan prioritas penyakit katastropik.