Pekerja Bisa Nikmati Relaksasi Bunga KPR Lewat BPJS Ketenagakerjaan

Harianjogja.com, JAKARTA—Pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan kini berpeluang memiliki rumah dengan bunga lebih ringan. Pemerintah merilis program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan yang memberikan relaksasi bunga KPR hingga maksimal BI Rate +3%, dengan selisih bunga ditanggung BPJS.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan program MLT akan menyasar 1.050 unit penerima manfaat dengan skema relaksasi bunga kredit.

“Besaran manfaat mulai dari relaksasi bunga KPR/KPA/PUMP/PRP maksimum BI Rate +3% dan kredit developer maksimum BI Rate +4%, serta relaksasi SLIK OJK. Estimasi anggaran untuk 2025 sebesar Rp150 miliar, selisih bunga ditanggung BPJS,” kata Airlangga usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin (15/9/2025).

Sebagai informasi, saat ini BI Rate berada pada level 5,00%. Menurutnya, langkah ini penting agar pembiayaan rumah bagi pekerja tidak kalah bersaing dengan skema komersial lain.

“Sekarang untuk rumah itu, bunganya minimal tambah cost of fund, BI Rate plus 1% sampai 5%. Nah, itu yang kami turunkan ke tiga persen . Kalau tinggi, program KPA kalah dengan KPR komersial. Tetapi kalau BI Rate plus tiga persen, tidak akan kalah,” jelasnya.

BACA JUGA: Hari Ini Ada Demo, Polisi Kerahkan 4.562 Personel Amankan Jakarta

Airlangga menambahkan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh lebih dari 40 juta peserta bisa dikembalikan dalam bentuk manfaat tambahan, termasuk untuk uang muka pembelian rumah. “Dengan demikian ini kita turunkan bunganya, harapannya pemanfaatannya bisa lebih tinggi,” ujar Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga menurunkan suku bunga di sisi suplai. “Tadinya minimal 1% sampai 6%, tetapi kalau regulasinya seperti itu, orang pasti ambil range maksimal. Itu juga kami turunkan ke 4%,” tambahnya.

Airlangga menekankan, program perumahan kini memiliki berbagai insentif melalui FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), KUR Perumahan, dan kini melalui dana BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja yang sudah rutin membayar iuran.

“Jadi, pemerintah punya program untuk perumahan dari berbagai jalur, agar para pekerja bisa lebih mudah memiliki rumah,” pungkas Airlangga.

Pemerintah juga melakukan relaksasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun, estimasi anggaran dari implementasi paket kebijakan tersebut sebesar Rp150 miliar yang ditanggung sepenuhnya oleh BPJS.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com