Disperindag Kesulitan Cegah Baju Impor Bekas Ilegal Masuk DIY

Harianjogja.com, JOGJA— Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY menyampaikan kendala utama yang dihadapi DIY dalam mencegah masuknya pakaian impor bekas ilegal cukup kompleks. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala mulai dari faktor struktural maupun sosial-ekonomi.

Kepala Disperindag DIY, Yuna Pancawati menyampaikan setidaknya ada empat kendala yang dihadapi. Pertama jalur distribusi tidak langsung atau perdagangan antar daerah. Menurutnya sebagian besar pakaian bekas impor tidak masuk langsung melalui Yogyakarta, melainkan berasal dari kota-kota pelabuhan besar seperti Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Emas (Semarang), atau Pelabuhan Belawan (Medan).

"Barang-barang itu kemudian dikirim ke Yogyakarta lewat jalur darat menggunakan truk tanpa dokumen resmi, sehingga sulit diawasi oleh aparat daerah," ujarnya, Jumat (31/10/2025).

Kendala kedua, kata Yuna, terbatasnya pengawasan dan penindakan. Ia menjelaskan kewenangan pengawasan Bea cukai dan karantina berada di pemerintah pusat, sementara daerah hanya bisa melakukan penertiban di tingkat distribusi atau pasar. Dia mengatakan Satpol PP, Disperindag, dan kepolisian daerah tidak memiliki kewenangan langsung untuk menindak barang impor ilegal di perbatasan wilayah.

Menurut Yuna kendala yang ketiga adalah tingginya permintaan dari konsumen lokal. Ia menjelaskan masyarakat khususnya kalangan muda dan mahasiswa menyukai pakaian bekas impor atau thrifting karena biasanya barang branded, harganya murah dengan model unik.

"Fenomena 'thrift shop' di Yogyakarta sudah menjadi tren gaya hidup sehingga upaya pelarangan sering mendapat resistensi sosial," jelasnya.

Dia menyebut faktor terakhir adalah motif ekonomi pelaku usaha, di mana banyak pelaku UMKM dan pedagang pasar bergantung pada penjualan pakaian bekas, sebab modalnya kecil dan margin keuntungan tinggi. Yuna mengatakan jika tidak ada alternatif atau dukungan untuk beralih usaha, penertiban bisa berdampak sosial ekonomi.

Lebih lanjut dia mengatakan masuknya pakaian bekas impor yang harganya sangat murah, bahkan di bawah harga pokok produksi lokal membuat produk konveksi, batik, dan fesyen buatan lokal sulit bersaing di pasar domestik. Menurutnya hal ini berdampak pada penurunan penjualan produk baru buatan Industri Kecil Menengah (IKM), khususnya untuk segmen pakaian kasual dan sehari-hari.

"Beberapa pelaku usaha kecil bahkan beralih profesi atau menutup usahanya karena tidak mampu menyaingi harga dan tren pakaian bekas impor," lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) DIY Timotius Apriyanto mengatakan pihaknya mendukung semangat penataan ekosistem perdagangan dan industri di Indonesia, akan tetapi sebaiknya dilakukan dengan pemahaman yang komprehensif. Menurutnya thrifting sudah menjadi gaya hidup dalam berhemat.

Ketika bicara tentang circular fashion atau circular economy, kata Timotius, salah satu yang dilakukan adalah reuse atau menggunakan kembali. Bahkan menurunya di negara maju pun ada thrifting seperti Kanada, Amerika, Inggris, Belanda, Prancis.

Dia menjelaskan kemampuan ekonomi orang beda-beda, sementara siklus mode bergerak cepat. Menurutnya orang yang punya kemampuan ekonomi tinggi akan mudah membeli lagi pakaian sesuai mode terbaru, lalu pakaian lamanya diserahkan ke rumah donasi atau ke toko pakaian bekas.

"Thrift store itu disediakan untuk mereka yang ingin membeli pakaian yang mereka tidak bisa membelinya," jelasnya.

Timotius menjelaskan yang sebenarnya diperlukan adalah penataan, menertibkan oknum-oknum di level elite yang membuat kacau perindustrian pakaian jadi di tanah air. Ia menekankan untuk tidak memburu para penjual di pasar. "Ditata menjadi sebuah ekosistem perdagangan dan industri yang berkelanjutan."  (**) 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.