Kekerasan Perempuan dan Anak di Semarang Melonjak Capai 361 Kasus
DP3A Kota Semarang mencatat 361 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang Januari-November 2026, naik dari 2025.
Ilustrasi anggaran/APBN - Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mengajukan izin kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengalihkan anggaran sebesar Rp140 miliar guna mempercepat penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatera.
Menteri Transmigrasi (Mentrans) M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan pihaknya telah mengajukan permohonan resmi kepada Presiden Prabowo Subianto serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Namun demikian, ia menyampaikan nilai anggaran tersebut masih berpotensi berubah karena menunggu persetujuan dan arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo serta mekanisme teknis pengalihan anggaran dari Kemenkeu.
“Kami atas izin Komisi V DPR RI (selaku mitra kerja Kementrans), kami sudah berkirim surat kepada Bapak Presiden. Pada prinsipnya, Bapak Presiden menerima (permohonan pengalihan anggaran) itu,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.
Iftitah menjelaskan anggaran yang direncanakan dialihkan merupakan Anggaran Belanja Tambahan (ABT), sehingga diskresi pengalihan anggaran tersebut berada di tangan Presiden Prabowo.
Sambil menunggu arahan Presiden, Kementrans juga telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Keuangan terkait rencana pengalihan anggaran penanganan bencana tersebut.
“Kami sudah koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Pak Sekjen (Sekretaris Jenderal Kementrans Edy Gunawan) langsung yang koordinasi dengan Sekjen Kementerian Keuangan (Heru Pambudi),” katanya.
Ia menuturkan anggaran Rp140 miliar tersebut direncanakan akan dialihkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Terkait sejumlah kawasan transmigrasi di Sumatera yang terdampak banjir dan tanah longsor, Iftitah mengatakan pihaknya belum memperoleh arahan untuk melakukan relokasi terhadap transmigran yang menjadi korban bencana.
Ia menegaskan kebijakan relokasi berada dalam kewenangan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Meski demikian, Kementrans memastikan akan melakukan revitalisasi kawasan transmigrasi yang terdampak bencana.
“Fokus kami sekarang adalah di beberapa kawasan transmigrasi kami akan lakukan revitalisasi kembali yang terdampak bencana,” ucap M. Iftitah Sulaiman Suryanagara.
BNPB mencatat hingga Selasa (23/12), banjir dan tanah longsor di tiga provinsi di Sumatera mengakibatkan 1.112 orang meninggal dunia, 176 orang hilang, sekitar tujuh ribu orang terluka, serta 498.447 orang masih mengungsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
DP3A Kota Semarang mencatat 361 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang Januari-November 2026, naik dari 2025.
PLN memobilisasi pembiayaan transisi energi US$2,94 miliar di COP31 melalui dukungan sejumlah lembaga keuangan internasional.
DPRD dan Pemkab Kulon Progo resmi menandatangani kesepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kulon Progo 2027.
Yusril bertemu Menhan Sjafrie membahas percepatan revisi UU Pertahanan Negara yang ditargetkan diajukan sebagai RUU pada awal 2027.
Sebanyak 12 provinsi telah mengumumkan kenaikan UMP 2027. Simak daftar besaran upah minimum dan persentase kenaikannya.
DPRD Sleman mendorong kolaborasi Pemkab dan perbankan untuk memperkuat modal UMKM agar berkembang dan mampu menjangkau pasar ekspor.