Heboh Rumah Kontrakan Akan Ditarik Pajak, Ini Kata Purbaya
Menkeu Purbaya menegaskan tak ada pajak baru khusus rumah kontrakan. Penghasilan sewa properti tetap menjadi objek PPh sesuai aturan.
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) - ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Dinamika ekonomi global yang masih bergejolak pada awal 2025 menjadi salah satu pemicu meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia, yang sepanjang tahun lalu menembus 88.519 pekerja.
Tekanan tersebut terutama terasa pada kinerja ekspor dan impor serta industri dalam negeri, yang kemudian berdampak langsung pada stabilitas tenaga kerja di berbagai sektor.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri menjelaskan, tensi geopolitik global menjadi faktor signifikan yang memengaruhi iklim usaha nasional.
“Pertama ada tekanan juga dari ekspor-impor, ya, itu pasti. Kondisi dunia di awal 2025 terutama sampai semester I masih ada dinamika cukup tinggi (di) geopolitik, pasti itu pengaruh ke ekspor,” kata Indah saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Berdasarkan data PHK Kemnaker periode Januari–Desember 2025, jumlah korban PHK tahun lalu mencapai 88.519 orang. Angka tersebut meningkat lebih dari 10.000 orang dibandingkan 2024, ketika PHK menimpa 77.965 pekerja.
Dari total 88.519 korban PHK tersebut, seluruhnya merupakan pekerja yang terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Mengenai sektor yang paling terdampak, Indah menyebut industri manufaktur masih menjadi salah satu penyumbang terbesar angka PHK sepanjang 2025.
Ia mengakui, persoalan PHK tidak bisa ditangani oleh satu institusi semata. Menurutnya, isu ini membutuhkan keterlibatan lintas pemangku kepentingan.
“Mengatasi PHK itu kan bukan cuma (tugas) Kementerian Ketenagakerjaan, banyak faktor yang menjadi pengaruh atau menjadi faktor penyebab PHK. Jadi pasti ada koordinasi dan kolaborasi bersama,” ujar Indah.
Lebih jauh, Kemnaker mengakselerasi berbagai program untuk menekan laju PHK dan pengangguran, terutama bagi kelompok usia produktif yang terdampak.
“Ada Magang Nasional bagi para penganggur baru yang terdidik. Lalu kemudian pelatihan-pelatihan termasuk melibatkan serikat pekerja. Tadi Pak Menteri (Ketenagakerjaan, Yassierli) bilang akan dimasifkan di tahun ini, jadi upayanya ada,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Menkeu Purbaya menegaskan tak ada pajak baru khusus rumah kontrakan. Penghasilan sewa properti tetap menjadi objek PPh sesuai aturan.
KPK memeriksa mantan Dirut Bank BJB Yuddy Renaldi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan iklan periode 2021-2023.
Wacana pembatasan BBM subsidi untuk desil 9-10 berpotensi berdampak pada 51 juta warga kelas menengah dan calon kelas menengah.
Kejagung memastikan kasus transfer pricing PT Toba Pulp Lestari berbeda dari laporan Purbaya Yudhi Sadewa dan rugikan negara Rp2 triliun.
DPRD DIY mengingatkan warga tidak mudah percaya isu kerusuhan Agustus dan meminta masyarakat lebih cermat memilah informasi.
Prabowo meresmikan 3.395 jembatan TNI-Polri dan 3.000 sumber air bersih TNI AD di seluruh Indonesia pada 13 Agustus 2026.