Kemenhaj Temukan 400 Ribu Data Invalid, Antrean Haji 14 Tahun
Kemenhaj memvalidasi 5,7 juta data jamaah dan menemukan 400 ribu data invalid. Antrean haji secara faktual kini rata-rata 14 tahun.
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) - ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Dinamika ekonomi global yang masih bergejolak pada awal 2025 menjadi salah satu pemicu meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia, yang sepanjang tahun lalu menembus 88.519 pekerja.
Tekanan tersebut terutama terasa pada kinerja ekspor dan impor serta industri dalam negeri, yang kemudian berdampak langsung pada stabilitas tenaga kerja di berbagai sektor.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri menjelaskan, tensi geopolitik global menjadi faktor signifikan yang memengaruhi iklim usaha nasional.
“Pertama ada tekanan juga dari ekspor-impor, ya, itu pasti. Kondisi dunia di awal 2025 terutama sampai semester I masih ada dinamika cukup tinggi (di) geopolitik, pasti itu pengaruh ke ekspor,” kata Indah saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Berdasarkan data PHK Kemnaker periode Januari–Desember 2025, jumlah korban PHK tahun lalu mencapai 88.519 orang. Angka tersebut meningkat lebih dari 10.000 orang dibandingkan 2024, ketika PHK menimpa 77.965 pekerja.
Dari total 88.519 korban PHK tersebut, seluruhnya merupakan pekerja yang terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Mengenai sektor yang paling terdampak, Indah menyebut industri manufaktur masih menjadi salah satu penyumbang terbesar angka PHK sepanjang 2025.
Ia mengakui, persoalan PHK tidak bisa ditangani oleh satu institusi semata. Menurutnya, isu ini membutuhkan keterlibatan lintas pemangku kepentingan.
“Mengatasi PHK itu kan bukan cuma (tugas) Kementerian Ketenagakerjaan, banyak faktor yang menjadi pengaruh atau menjadi faktor penyebab PHK. Jadi pasti ada koordinasi dan kolaborasi bersama,” ujar Indah.
Lebih jauh, Kemnaker mengakselerasi berbagai program untuk menekan laju PHK dan pengangguran, terutama bagi kelompok usia produktif yang terdampak.
“Ada Magang Nasional bagi para penganggur baru yang terdidik. Lalu kemudian pelatihan-pelatihan termasuk melibatkan serikat pekerja. Tadi Pak Menteri (Ketenagakerjaan, Yassierli) bilang akan dimasifkan di tahun ini, jadi upayanya ada,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kemenhaj memvalidasi 5,7 juta data jamaah dan menemukan 400 ribu data invalid. Antrean haji secara faktual kini rata-rata 14 tahun.
Jadwal SIM Keliling Jogja Selasa 29 September 2026 tersedia di sejumlah lokasi. Cek jam layanan, syarat perpanjangan SIM A dan SIM C.
Jadwal KRL Jogja-Solo Selasa 29 September 2026 tersedia 15 perjalanan. Cek jam keberangkatan tiap stasiun dan tarif KRL Rp8.000.
Pemilih lintas domisili diminta diatur dalam revisi UU Pemilu, termasuk soal representasi politik bagi warga yang mencoblos jauh dari daerah asal.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengingatkan 87 calon lurah untuk menghindari politik uang menjelang Pilur 2026.
Dua narapidana Lapas Cibinong diperiksa setelah ditemukan Ombudsman di area SAE yang disebut sebagai klaster mewah.