Bahlil Sebut RI Rentan Jika Impor Minyak Terganggu Perang

Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengingatkan ketergantungan impor minyak dapat melumpuhkan ketahanan energi Indonesia jika terjadi perang, mengingat lifting minyak nasional masih jauh di bawah kebutuhan konsumsi, Kamis (12/2/2026).

Saat ini lifting minyak Indonesia tercatat sekitar 605.000 barel per hari (bph), sedangkan konsumsi nasional mencapai 1,6 juta bph. Selisih tersebut membuat Indonesia harus mengimpor sekitar 1 juta barel per hari di tengah situasi geopolitik global yang memanas.

Menurut Bahlil, kondisi ini berisiko besar apabila jalur distribusi terganggu akibat konflik.

"Cadangan ketahanan energi kita cuma 21 hari. Cukup perang, tidak ada kapal yang masuk, 17 hari sudah wa yamna unal maun [dan tiada pertolongan], lampu semua mati, tinggal batu bara. Mobil-mobil [mati] kecuali mobil pakai batu bara, pakai nikel," ucap Bahlil dalam Kuliah Umum Strategi Swasembada Energi, Kamis (12/2/2026).

Ia menegaskan cadangan energi Indonesia saat ini hanya sekitar 21 hari. Jika kapal pengangkut minyak impor terhambat akibat perang, pasokan energi nasional terancam lumpuh.

Karena itu, Bahlil menilai pemerintah tidak boleh bersikap pasif dan harus mendorong peningkatan lifting minyak nasional sebagai bagian dari strategi swasembada energi.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah menggandeng sumur rakyat melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

Kementerian ESDM mencatat terdapat 45.095 sumur rakyat yang telah diinventarisasi dan berpotensi dioptimalkan untuk mendukung produksi minyak nasional.

Selain itu, pemerintah juga menggenjot optimalisasi teknologi di sektor hulu migas, termasuk penerapan enhanced oil recovery (EOR) pada sejumlah lapangan migas yang sudah lama berproduksi.

"Sumur-sumur yang sudah lama ini kita suntik pakai teknologi. Enggak ada cara lain, EOR salah satu di antaranya," ucap Bahlil.

Di sisi kebijakan investasi, pemerintah memberikan fleksibilitas kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk memilih skema cost recovery atau gross split, dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian investasi (internal rate of return/IRR) yang ekonomis.

"Maka saya membuat terobosan. Kalau begitu begini, silakan kalian [KKKS] memilih gross split atau cost recovery yang penting IRR [internal rate of return]-nya ekonomis," jelas Bahlil.

Langkah peningkatan lifting minyak, optimalisasi sumur rakyat, penerapan teknologi EOR, serta fleksibilitas skema investasi menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi Indonesia agar tidak rentan terhadap gejolak impor minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com