Dampak Perang Iran-AS, Pemerintah Siapkan Mitigasi Krisis Ekonomi

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah mulai menyiapkan langkah mitigasi ekonomi menyusul eskalasi perang Iran melawan Amerika Serikat dan zionis Israel yang berpotensi memicu gejolak ekonomi global. Konflik di Timur Tengah itu diperkirakan berdampak pada harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta kondisi fiskal Indonesia.

Kekhawatiran atas dampak perang Iran AS Israel terhadap ekonomi nasional mengemuka dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara di Jakarta, Jumat (13/3/2026) malam. Dalam rapat tersebut, sejumlah pejabat ekonomi memaparkan simulasi dan langkah antisipasi yang disiapkan pemerintah jika konflik berlangsung dalam jangka panjang.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan harapannya agar skenario terburuk dari konflik di Timur Tengah tidak benar-benar terjadi.

"Kita berharap skenario yang terburuk tidak terjadi di Timur Tengah, tetapi ramalan-ramalan juga banyak mengatakan ini bisa jadi perang yang sangat panjang, perang yang sangat panjang," kata Prabowo.

Meskipun demikian, Presiden menegaskan kondisi Indonesia hingga saat ini masih relatif aman dari dampak langsung konflik tersebut.

Namun, Presiden mengingatkan jajarannya untuk tetap waspada dan tidak lengah. "Walaupun merasa aman, tidak panik, kita tidak boleh tidak mempersiapkan diri untuk kemungkinan paling jelek," ujar Presiden.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan analisis terkait dengan potensi dampak perang Iran AS Israel terhadap perekonomian Indonesia.

Airlangga menjelaskan pemerintah telah menyusun sejumlah skenario jika konflik di Timur Tengah berlangsung dalam waktu lama, mulai dari lima bulan hingga sepuluh bulan. Skenario tersebut terutama mempertimbangkan lonjakan harga minyak mentah dunia yang dapat memengaruhi stabilitas fiskal Indonesia.

Dalam proyeksi pemerintah, harga minyak mentah dunia diperkirakan mencapai sekitar 90 dolar AS per barel jika konflik berlangsung selama lima bulan. Apabila perang berlanjut hingga enam bulan, harga minyak dapat naik menjadi sekitar 97 dolar AS per barel. Sementara pada skenario terburuk, harga minyak dunia diproyeksikan melonjak hingga 115 dolar AS per barel apabila konflik berlangsung hingga sepuluh bulan.

"Kalau kita masukkan terhadap APBN kita Pak, yang sekarang, ini skenario pertama, ICP-nya di 86 (dolar AS per barel), kursnya di Rp17.000, Pak. APBN kita kursnya Rp16.500, kemudian dengan growth kita pertahankan Pak. Jadi, ini yang kita pertahankan growth di 5,3 (persen). (Imbal hasil, red.) Surat Berharga Negara (SBN) angkanya lebih tinggi Pak, 6,8 persen maka defisitnya adalah 3,18 persen," kata Airlangga.

Airlangga kemudian memaparkan skenario moderat dengan asumsi harga minyak mencapai 97 dolar AS per barel dan kurs rupiah sekitar Rp17.300 per dolar AS. Dalam kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sekitar 5,2 persen dan imbal hasil SBN mencapai 7,2 persen sehingga defisit APBN diperkirakan meningkat menjadi 3,53 persen.

"Nah, kemudian kalau skenario terburuk, yang pesimis itu, dengan harga (minyak mentah) 115 (dolar AS per barel), kurs rupiah kita Rp17.500, growth-nya 5,2, surat berharganya 7,2, defisitnya 4,06 persen," ujar Airlangga.

"Jadi, artinya dengan berbagai skenario ini, defisit yang 3 persen itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan, Pak Presiden," sambung Airlangga saat memaparkan laporannya kepada Presiden Prabowo.

Paparan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menyiapkan berbagai langkah mitigasi ekonomi untuk menghadapi dampak perang Iran AS Israel terhadap stabilitas fiskal, termasuk penyesuaian belanja negara dan penguatan kebijakan ekonomi agar tekanan terhadap APBN tetap dapat dikendalikan jika konflik global berlangsung lebih lama.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara