OJK Targetkan Bank Umum Syariah Baru Berdiri pada 2026

Harianjogja.com, JAKARTA—Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan satu Bank Umum Syariah (BUS) baru hasil proses spin-off ditargetkan terbentuk pada 2026. Kehadiran bank syariah baru tersebut diharapkan memperkuat struktur industri perbankan syariah nasional, khususnya pada kelompok Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan saat ini industri perbankan syariah nasional telah memiliki tiga bank syariah berskala besar yang masuk kategori KBMI 2 dan KBMI 3.

Bank dalam kelompok KBMI 2 merupakan bank dengan modal inti lebih dari Rp6 triliun hingga Rp14 triliun. Sementara KBMI 3 memiliki modal inti di atas Rp14 triliun sampai Rp70 triliun.

OJK Perkuat Struktur Industri Perbankan Syariah

Selain mendorong pembentukan BUS baru, OJK juga terus menjalankan konsolidasi industri pada sektor Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah.

Dian menjelaskan, proses penggabungan tengah dilakukan terhadap 21 BPR dan BPR Syariah yang ditargetkan menghasilkan sembilan BPR Syariah baru dengan struktur lebih kuat, efisien, dan kompetitif.

Langkah tersebut menjadi bagian implementasi pilar pertama dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI), yakni penguatan struktur dan ketahanan industri perbankan syariah nasional.

Aset Perbankan Syariah Tembus Rp1.061 Triliun

Kinerja industri perbankan syariah hingga Maret 2026 juga menunjukkan pertumbuhan positif. OJK mencatat total aset perbankan syariah tumbuh 10,49 persen secara tahunan atau mencapai Rp1.061,61 triliun.

Di sisi pembiayaan, industri perbankan syariah mencatat pertumbuhan sebesar 9,82 persen secara tahunan menjadi Rp716,40 triliun. Angka tersebut dinilai lebih tinggi dibanding pertumbuhan pembiayaan nasional.

Sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah tumbuh 11,14 persen menjadi Rp811,76 triliun.

Rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) juga terus meningkat hingga mencapai 87,65 persen, seiring menguatnya kontribusi perbankan syariah terhadap sektor riil nasional.

Kualitas pembiayaan industri tetap terjaga dengan rasio Non Performing Financing (NPF) gross sebesar 2,28 persen dan NPF net 0,87 persen.

Pembiayaan UMKM dan Inovasi Produk Syariah Diperkuat

OJK menyebut dukungan industri perbankan syariah terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus diperluas. Hingga kini total penyaluran pembiayaan UMKM perbankan syariah telah mencapai Rp217,86 triliun.

Selain itu, OJK juga mendorong penguatan karakteristik produk syariah melalui pengembangan model bisnis dan inovasi produk berbasis akad syariah.

Sebagai bagian implementasi pilar ketiga RP3SI, OJK telah menerbitkan sembilan pedoman produk perbankan syariah serta menerbitkan POJK Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah.

Regulasi tersebut ditujukan untuk mendukung pengembangan inovasi produk investasi berbasis syariah di industri keuangan nasional.

KPKS Dorong Pengembangan Produk Keuangan Syariah

OJK juga membentuk Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) pada 2025 guna mempercepat pengembangan sektor keuangan syariah nasional.

Beberapa rekomendasi yang telah diterbitkan KPKS antara lain penyesuaian rasio utang berbasis bunga dalam Daftar Efek Syariah serta penerbitan Fatwa Nomor 166/DSN-MUI/II/2026 mengenai kegiatan usaha bulion.

KPKS juga mendorong optimalisasi penempatan dana pemerintah pada lembaga keuangan berbasis syariah.

Dian menyebut pengembangan produk syariah menunjukkan tren positif. Salah satunya terlihat dari implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) pada sembilan BUS, tiga Unit Usaha Syariah (UUS), dan sembilan BPR Syariah dengan total proyek mencapai Rp907,73 juta serta penghimpunan dana Rp22,76 miliar.

Sementara itu, produk Shariah Restricted Investment Account (SRIA) telah diterapkan oleh satu BUS dan satu UUS dengan total nilai piloting mencapai Rp1,35 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara