Konvensi Humas Indonesia 2026 Soroti Kepercayaan di Era AI
Konvensi Humas Indonesia 2026 di Solo membahas pentingnya kepercayaan publik, peran strategis humas, dan tantangan disinformasi di era AI.
Kantor Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Jl.RP. Soeroso, Menteng, Jakarta. Antara/Muhammad Heriyanto
Harianjogja.com, JAKARTA—Kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai berpotensi menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola ekspor nasional. Selain meningkatkan transparansi perdagangan komoditas strategis, perusahaan tersebut juga diyakini mampu menekan praktik underinvoicing dan transfer pricing yang selama ini kerap menjadi tantangan dalam sektor ekspor.
Penilaian tersebut disampaikan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Alexander Yahya Datuk. Menurutnya, konsep tata kelola ekspor yang diusung DSI bukanlah model baru karena telah diterapkan di sejumlah negara untuk memperkuat pengawasan perdagangan sekaligus mengoptimalkan manfaat ekonomi bagi negara.
Alexander menjelaskan berbagai negara telah menggunakan pendekatan serupa guna meningkatkan transparansi transaksi perdagangan komoditas, memperkuat pengawasan ekspor, serta memastikan nilai ekonomi yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi lebih besar kepada negara.
“Secara preseden ternyata pola seperti ini juga sudah dilakukan oleh banyak negara juga, dan menurut saya secara teori seharusnya ada potensi besar kita untuk bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan masalah transfer pricing dan underinvoicing, dan meningkatkan pendapatan negara devisa negara,” ujar Alexander.
Ia menilai keberhasilan menekan praktik underinvoicing dan transfer pricing akan berdampak langsung terhadap peningkatan penerimaan devisa nasional. Dengan semakin optimalnya pengelolaan ekspor, negara memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas perdagangan internasional.
Dampak positif lainnya, kata Alexander, adalah meningkatnya kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dana hasil ekspor yang tersimpan di dalam negeri juga dapat memperkuat sistem keuangan nasional sekaligus membantu menjaga nilai tukar rupiah.
“Logikanya, kan akan bisa menjaga kurs mata uang kita sekaligus juga memastikan dana itu tersimpan di sistem perbankan nasional,” katanya.
Lebih jauh, Alexander memandang pembentukan Danantara DSI dapat menjadi momentum penting bagi transformasi tata kelola ekspor Indonesia menuju sistem yang lebih modern, berbasis teknologi, dan transparan.
Menurutnya, pengelolaan ekspor pada masa mendatang harus didukung oleh sistem yang memungkinkan seluruh transaksi tercatat dengan baik, terdokumentasi secara menyeluruh, serta mudah diawasi guna meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan perdagangan luar negeri.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tahap awal operasional Danantara DSI membutuhkan perhatian serius. Masa transisi dinilai menjadi periode krusial untuk memastikan seluruh sistem, platform, dan infrastruktur pendukung dapat dibangun secara optimal.
Alexander memperkirakan tujuh bulan pertama akan menjadi fase penting dalam pengembangan mekanisme operasional perusahaan agar seluruh target dan fungsi yang dirancang dapat berjalan secara efektif.
Ia menegaskan keberhasilan implementasi Danantara DSI pada tahap awal sangat bergantung pada kesiapan manajemen dalam membangun platform digital dan sistem operasional yang mampu mendukung proses transaksi secara tepat waktu, akurat, dan efisien.
“Platformnya sudah harus siap dan berfungsi dengan baik dan bertransaksi dengan efektif,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Konvensi Humas Indonesia 2026 di Solo membahas pentingnya kepercayaan publik, peran strategis humas, dan tantangan disinformasi di era AI.
Sri Sultan menunggu keputusan pusat soal wacana gaji PNS lewat Kopdes Merah Putih. DPRD DIY mengingatkan risiko keamanan data.
Kabut asap karhutla menyebabkan 14 penerbangan internasional rute Singapura-Pontianak dan Singapura-Palembang dibatalkan demi keselamatan.
Pemkab Aceh Barat menyiapkan 10.000 masker untuk mengantisipasi kabut asap kiriman. Aktivitas masyarakat dan sekolah masih normal.
Ribuan warga Portugal berunjuk rasa menuntut kenaikan upah, perbaikan pensiun, layanan publik, dan perumahan dengan harga terjangkau.
DLH Gunungkidul menghentikan program pakan monyet ekor panjang pada 2027 karena dinilai tak efektif mencegah konflik dengan warga.