China Protes Keras, Alibaba hingga BYD Masuk Daftar Hitam Militer AS

Harianjogja.com, BEIJING—Pemerintah China melayangkan protes keras setelah Amerika Serikat (AS) memasukkan sejumlah perusahaan teknologi dan industri besar asal Negeri Tirai Bambu ke dalam daftar perusahaan yang dinilai memiliki keterkaitan dengan militer China. Langkah tersebut dinilai Beijing sebagai bentuk penindasan terhadap dunia usaha China dengan dalih keamanan nasional.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menegaskan pemerintahnya menolak kebijakan AS yang dianggap memperluas definisi keamanan nasional untuk menargetkan perusahaan-perusahaan China melalui berbagai daftar pembatasan.

"China dengan tegas menentang AS yang melampaui batas konsep keamanan nasional dan merumuskan berbagai jenis daftar diskriminatif untuk menargetkan bisnis Tiongkok," kata Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Selasa (9/6/2026).

Departemen Pertahanan AS atau Pentagon sebelumnya memperbarui daftar perusahaan yang dikategorikan sebagai "perusahaan militer China" pada Senin (8/6/2026). Dalam pembaruan tersebut, sejumlah nama besar seperti Alibaba, BYD, dan Baidu resmi masuk ke dalam daftar yang kini berisi 188 perusahaan, meningkat dibandingkan 134 perusahaan pada 2025.

Daftar tersebut menjadi acuan pemerintah AS dalam membatasi hubungan bisnis dengan perusahaan yang dianggap mendukung strategi militer Beijing. Mulai akhir bulan ini, Departemen Pertahanan AS dilarang melakukan kontrak langsung dengan perusahaan yang masuk daftar tersebut. Sementara mulai 2027, pembelian produk maupun layanan melalui pihak ketiga juga akan dibatasi.

Kebijakan daftar perusahaan militer China sendiri telah diberlakukan sejak 2021. Pentagon mendefinisikan perusahaan militer China sebagai entitas yang dimiliki, dikendalikan, atau berkontribusi terhadap strategi "penggabungan militer-sipil" yang mengintegrasikan inovasi sipil dengan kebutuhan pertahanan negara.

Lin Jian mendesak Washington untuk segera mengoreksi kebijakan tersebut dan menghentikan tindakan yang dinilai merugikan perusahaan-perusahaan China.

"Kami mendesak AS untuk memperbaiki kesalahannya, dan menghentikan penindasan yang tidak beralasan terhadap bisnis China. Kami akan melakukan apa yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan mereka yang sah dan sesuai hukum," ujarnya.

Meski demikian, perusahaan yang masuk daftar masih memiliki kesempatan mengajukan permohonan penghapusan. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat dicoret dari daftar bukan karena dianggap tidak lagi memiliki hubungan dengan militer China, melainkan karena sudah tidak beroperasi di AS atau mengalami perubahan identitas perusahaan.

Dalam pembaruan terbaru, Pentagon menilai Alibaba, BYD, dan Baidu memiliki keterkaitan dengan pengembangan sektor pertahanan China melalui hubungan dengan Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Milik Negara serta Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China.

Selain ketiga perusahaan tersebut, daftar terbaru juga mencantumkan perusahaan teknologi lidar RoboSense Technology, perusahaan robot humanoid Unitree Robotics, perusahaan bioteknologi WuXi AppTec, serta produsen cip memori China, CXMT dan YMTC.

Sementara itu, perusahaan teknologi Tencent yang mengoperasikan aplikasi WeChat dan produsen drone DJI telah lebih dahulu masuk dalam daftar perusahaan militer China pada pembaruan tahun sebelumnya.

Perluasan daftar hitam perusahaan China ini terjadi kurang dari sebulan setelah pertemuan Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump di Beijing. Pertemuan tersebut sebelumnya diharapkan dapat memperbaiki hubungan kedua negara yang selama beberapa tahun terakhir diwarnai ketegangan akibat perang dagang dan persaingan teknologi, namun kebijakan terbaru Pentagon menunjukkan rivalitas strategis antara Washington dan Beijing masih terus berlanjut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara