Kamboja Bongkar 700 Sindikat Penipuan Online, Puluhan Ribu Ditahan

Harianjogja.com, JOGJA— Pemerintah Kamboja memperketat pemberantasan jaringan penipuan online yang selama ini menjadikan negara tersebut sebagai salah satu pusat operasi kejahatan siber di Asia Tenggara. Dalam setahun terakhir, lebih dari 700 kompleks penipuan ditutup dan hampir 30.000 tersangka ditangkap.

Operasi besar-besaran tersebut dilakukan setelah Kamboja mendapat tekanan dari sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat (AS) dan China. Pemerintah Kamboja menyatakan penindakan akan terus dilakukan meski kelompok kriminal mulai mengubah cara mereka menjalankan operasi.

Informasi tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi pemerintah Kamboja yang dikutip CNA pada Jumat (28/8/2026). Dalam laporan itu disebutkan, aparat telah membersihkan lebih dari 700 kompleks yang digunakan untuk aktivitas penipuan.

Selain menutup kompleks, pemerintah Kamboja juga mendeportasi 58.266 warga negara asing sepanjang setahun terakhir. Sementara itu, jumlah tersangka yang diamankan mencapai hampir 30.000 orang.

Dari jumlah tersebut, sedikitnya 15 orang merupakan pejabat senior pemerintah dan petugas penegak hukum. Keterlibatan aparat dalam kasus tersebut menunjukkan bahwa persoalan jaringan penipuan online di Kamboja tidak hanya berkaitan dengan kelompok kriminal biasa, tetapi juga menyentuh sektor pemerintahan.

Pemerintah Kamboja juga mengungkap bahwa lebih dari 3.400 tersangka dari 29 negara masih ditahan sambil menunggu proses persidangan.

Para tersangka tersebut berasal dari berbagai negara, termasuk China, Vietnam, Australia, Prancis, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Thailand.

Sindikat Penipuan Ubah Strategi

Penutupan ratusan kompleks ternyata belum sepenuhnya menghentikan aktivitas kelompok kriminal. Pemerintah Kamboja menyebut sindikat penipuan mulai mengubah pola operasi agar lebih sulit dideteksi aparat.

"Meskipun lokasi-lokasi berskala besar telah sepenuhnya dibersihkan, kelompok-kelompok kriminal telah mengubah taktik mereka menjadi kegiatan berskala kecil dan terdesentralisasi, bersembunyi di wisma tamu, kondominium, rumah sewa, kendaraan, dan kedai kopi," kata pemerintah.

Perubahan strategi tersebut menjadi tantangan baru bagi aparat. Jika sebelumnya aktivitas penipuan banyak terkonsentrasi dalam kompleks besar, kini jaringan kriminal menyebar ke berbagai lokasi yang terlihat seperti tempat biasa.

Kamboja selama ini menjadi sorotan karena muncul sebagai salah satu pusat operasi sindikat kejahatan siber di Asia Tenggara. Jaringan tersebut menjalankan berbagai modus, mulai dari hubungan romantis palsu hingga penipuan investasi aset kripto.

Para pelaku menyasar pengguna internet di berbagai negara. Dalam sejumlah kasus, orang yang bekerja di jaringan tersebut tidak seluruhnya berada di sana secara sukarela karena sebagian dilaporkan menjadi korban perdagangan manusia.

Kamboja Ekstradisi Sejumlah Tokoh

Penindakan terhadap jaringan penipuan juga dilakukan melalui kerja sama hukum lintas negara.

Pada Januari 2026, Kamboja mengekstradisi Chen Zhi ke China. Chen Zhi diduga merupakan salah satu bos jaringan penipuan dan dikenal sebagai ketua Prince Holding Group, konglomerat Kamboja bernilai miliaran dolar AS.

Pria kelahiran China tersebut sebelumnya dikenai sanksi oleh pemerintah AS dan Inggris.

Empat bulan kemudian, pada April 2026, Kamboja kembali melakukan ekstradisi terhadap Li Xiong ke China. Xiong merupakan mantan ketua Huione Group yang juga lahir di China.

Pemerintah China menuduh Li Xiong memainkan peran penting dalam sindikat perjudian dan penipuan transnasional berskala besar.

Rangkaian penindakan tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan penipuan online di Kamboja kini menjadi perhatian lintas negara. Selain memburu pelaku di dalam negeri, pemerintah juga menghadapi tuntutan untuk menindak jaringan yang memiliki keterkaitan dengan sindikat kejahatan internasional.

Dengan lebih dari 700 kompleks telah ditutup, Kamboja mencatatkan langkah besar dalam operasi pemberantasan tersebut. Namun, perubahan modus menjadi jaringan kecil dan tersebar membuat perang melawan penipuan online diperkirakan masih menjadi tantangan panjang bagi pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.