TPA Tamangapa Makassar Dibenahi, Pemkot Targetkan Open Dumping Berakhir
Pemkot Makassar mempercepat pembenahan TPA Tamangapa untuk memenuhi ketentuan KLH, mengakhiri open dumping, dan memperbaiki kondisi lingkungan.
Luhut Binsar - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA— Pemerintah berencana menguji coba skema bantuan sosial (bansos) berbasis transfer tunai langsung atau cash transfer pada awal 2027. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut skema tersebut akan menyasar masyarakat yang memenuhi kualifikasi sebagai penerima bantuan.
Rencana tersebut disampaikan Luhut di Subang, Jawa Barat, Kamis. Pemerintah nantinya tidak lagi memberikan insentif melalui produk, tetapi mengarahkannya langsung kepada masyarakat yang memenuhi syarat.
"Karena bansos itu nanti kita mungkin tidak berikan lagi insentif kepada produk, kita akan berikan insentif kepada orang langsung. Jadi nanti sekian puluh juta atau ratus juta penduduk kita yang qualified untuk menerima cash transfer itu saya kira bisa kita lakukan pada awal tahun depan. Kita akan uji coba pada awal 2027," ujar Luhut, di Subang, Jawa Barat, Kamis (3/9/2026).
Pemerintah Dorong Teknologi AI untuk Transparansi
Selain menyiapkan perubahan skema bansos, pemerintah saat ini juga mempromosikan government technology berbasis kecerdasan buatan atau AI. Teknologi tersebut didorong untuk meningkatkan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.
Menurut Luhut, pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi langkah besar dalam pemerintahan karena berpotensi mengurangi penyimpangan melalui berkurangnya interaksi langsung dalam proses administrasi.
"Karena pertemuan orang-orang akan sangat berkurang, karena semua dengan face recognition, dengan biometrik itu sudah bisa semua didapat. Pendataan ini saya kira satu loncatan yang hebat di jaman pemerintahannya Presiden Prabowo," katanya pula.
Penerapan teknologi tersebut juga berkaitan dengan proses pendataan masyarakat yang menjadi calon penerima manfaat bansos.
Pemda Diminta Ikut Data Penerima Bansos
Luhut menjelaskan pemerintah akan melibatkan pemerintah daerah dalam proses pendataan calon penerima manfaat. Pemda diminta melakukan registrasi terhadap masyarakat yang berhak mendapatkan bansos.
"Kita dukung semua dan semua pemda saya kira akan terlibat, saya sudah minta juga untuk me-register, mendaftar untuk yang ingin dapat bansos," ujar Luhut.
Dengan keterlibatan pemerintah daerah, proses registrasi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan sosial menjadi bagian dari persiapan penerapan skema tersebut.
Penduduk Indonesia Diproyeksikan 300 Juta
Di sisi lain, Luhut menyampaikan Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya kelas menengah.
"Indonesia tahun depan ini akan berpenduduk 300 juta. Jadi bukan jumlah yang kecil, jadi market-nya makin luas dan juga nanti kelas menengah juga akan naik," kata Luhut.
Pertumbuhan jumlah penduduk dan kelas menengah tersebut dinilai menjadi bagian dari potensi ekonomi Indonesia ke depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Pemkot Makassar mempercepat pembenahan TPA Tamangapa untuk memenuhi ketentuan KLH, mengakhiri open dumping, dan memperbaiki kondisi lingkungan.
Cara mencari KPK dapat dilakukan dengan daftar kelipatan, faktorisasi prima, dan tabel sengkedan. Simak langkah dan contoh lengkapnya.
Pemkot Jogja memperkenalkan Jogja Learning Wallet untuk mengintegrasikan pengembangan kompetensi ASN berbasis data.
Trans Sembada Sleman disiapkan untuk mengantisipasi kemacetan akibat perubahan mobilitas setelah jalan tol beroperasi.
BBW 2026 Jogja di JEC ramai pemburu buku anak. Jastip dan orang tua memburu buku edukatif, bergambar, hingga interaktif.
Polri mengungkap jaringan judi daring dengan omzet Rp7,5 miliar per bulan dan memblokir 42 rekening terkait perkara tersebut.