Basuki Hadimuljono Beberkan Progres IKN: Investor Masuk, Pembangunan Dikebut

Harianjogja.com, BALIKPAPAN— Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkap perkembangan terbaru pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), mulai dari kesiapan infrastruktur pemerintahan, investasi swasta, konektivitas, hingga rencana pengoperasian bandara secara komersial.

Basuki menyampaikan perkembangan tersebut saat menerima audiensi Bisnis Indonesia Group di Kantor Otorita IKN, Kalimantan Timur, Rabu (23/9/2026). Pertemuan yang berlangsung di lantai 5 itu membahas perkembangan infrastruktur, aktivitas ekonomi, investasi, dan konektivitas kawasan ibu kota baru.

Presiden Direktur Bisnis Indonesia yang juga menjabat Presdir Harian Jogja, Arif Budisusilo, memasuki ruang audiensi sekitar pukul 14.18 waktu setempat. Audiensi turut dihadiri Direktur Strategis Bisnis Indonesia Maria Yuliana Benyamin.

Dari pihak Otorita IKN, hadir Deputi Bidang Perencanaan dan Investasi Sudiro Roi Santoso, Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan Mia Amalia, serta Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat Otorita IKN Moh Zamroni.

Infrastruktur Dasar IKN Disiapkan untuk Pemerintahan

Dalam audiensi, Basuki mengatakan prioritas pembangunan IKN saat ini adalah menyiapkan prasarana dasar pemerintahan. Infrastruktur tersebut mencakup jalan, air minum, listrik, hingga perkantoran.

Menurut dia, seluruh perkantoran pemerintahan telah disiapkan. Saat ini terdapat 16 tower yang kemudian ditambah empat tower sehingga total menjadi 20 tower, di luar fasilitas Sekretariat Negara dan Sekretariat Presiden.

Fasilitas tersebut diproyeksikan memiliki kapasitas sekitar 15.000 aparatur sipil negara (ASN). Namun, saat ini baru sekitar 1.800 ASN yang berada di IKN.

ASN tersebut berasal dari OIKN, Kementerian PU, Kementerian PKP, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, sektor perbankan, Badan Intelijen Negara (BIN), hingga koperasi.

Basuki juga mengatakan OIKN telah mengidentifikasi sekitar 16 kementerian dan lembaga yang diprioritaskan untuk pindah ke IKN. Kementerian dan lembaga tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan IKN.

"Misalnya, pembebasan lahan masih butuh ATR/BPN, pelepasan kawasan hutan butuh kehutanan. Kemudian, perhubungan juga untuk bandara, kesehatan dan rumah sakit. Ada 16 kementerian dan lembaga itu sudah kita identifikasi," kata Basuki.

Sesuai Perpres Nomor 79 Tahun 2025, sekitar 4.000 ASN seharusnya mulai dapat dipindahkan ke IKN sampai 2027-2028. Basuki menyebut progres pemindahan tersebut sudah berjalan.

Pembiayaan IKN Capai Puluhan Triliun Rupiah

Dari sisi pembiayaan, Basuki menjelaskan pembangunan IKN menggunakan sejumlah skema, termasuk APBN, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta investasi swasta.

Untuk APBN 2025 sampai 2028, anggaran yang disiapkan mencapai Rp48,8 triliun. Sementara hingga 2024, pembangunan yang telah dilakukan mencapai sekitar Rp90 triliun.

Untuk skema KPBU, nilai yang disebut mencapai Rp134 triliun. Dari 13 pemrakarsa, dua telah mendapatkan persetujuan dan sebagian lainnya tinggal menunggu proses penandatanganan kontrak.

Basuki menyebut nilai dari belasan pemrakarsa yang telah disetujui pemerintah mencapai sekitar Rp117 triliun. Salah satu proyek yang masuk dalam skema tersebut adalah pembangunan 109 unit rumah tapak dan delapan tower apartemen.

Sementara itu, investasi swasta yang telah masuk sekitar Rp71 triliun. Sejumlah proyek bahkan sudah berada dalam tahap pembangunan atau under construction.

Selain investasi, IKN juga memperoleh dukungan hibah internasional berupa bantuan teknologi dan perangkat lunak untuk konsep Smart City dari Amerika Serikat, ADB, serta Korea Selatan.

Investasi Swasta Mulai Masuk Tahap Konstruksi

Basuki memaparkan sejumlah proyek investasi swasta yang sudah mulai berjalan di lapangan. Dari China terdapat Star Bright dengan nilai investasi Rp1,5 triliun untuk pembangunan empat tower hunian dan kantor.

Menariknya, menurut Basuki, sebanyak 150 unit dari empat tower tersebut sudah dipesan.

Kemudian terdapat Dian Jaya dari Korea Selatan dengan nilai investasi Rp2,5 triliun. Perusahaan tersebut berencana membangun 21 tower yang terdiri atas kantor, hotel, dan apartemen.

Investasi lainnya berasal dari Ayedh Dejem dari Uni Emirat Arab (UEA) dengan nilai Rp4 triliun di lahan seluas 10 hektare. Sebanyak 8 hektare digunakan untuk mal, sedangkan 2 hektare merupakan tanah wakaf yang dibangun di dekat masjid. Basuki mengatakan pembayaran untuk lahan tersebut sudah lunas.

Selain itu, Plataran juga disebut akan mengelola fasilitas glamping di IKN.

Dari investor dalam negeri, Artha Graha berencana membangun Nusantara Park seperti SCBD di lahan seluas 3,8 hektare. Basuki juga menyebut Boy Thohir bersama Taman Safari tetap berkomitmen membangun fasilitas Taman Safari di lahan seluas 70 hektare.

Jalan, Air, dan Listrik Jadi Kunci Investor

Menurut Basuki, kelengkapan prasarana dasar menjadi faktor penting agar investor segera merealisasikan proyeknya.

"Kuncinya adalah melengkapi prasarana dasar. Investor akan segera membangun kalau jalan, air, dan listriknya sudah ada," ujar Basuki.

Dia mengatakan investor yang sebelumnya memilih menunggu mulai bergerak setelah melihat perkembangan pembangunan, groundbreaking, serta prasarana yang semakin siap.

"Tadinya mereka berpikir, 'Saya tunggu saja nanti 2028.' Sekarang mereka sudah siap-siap karena sudah yakin 2028 itu akan terjadi," katanya.

OIKN juga menyiapkan Mal Pelayanan Publik untuk mengintegrasikan proses perizinan. Fasilitas tersebut melibatkan pihak terkait, mulai dari pajak hingga imigrasi.

Untuk urusan tanah dan sertifikasi, investor dapat memberikan surat kuasa kepada OIKN. Selanjutnya, OIKN akan mengurus proses tersebut ke BPN sehingga investor tidak perlu mengurusnya sendiri.

Bandara IKN Disiapkan untuk Penerbangan Komersial

Dalam aspek konektivitas, Basuki menilai bandara menjadi salah satu infrastruktur yang perlu terus didorong. Bandara IKN memiliki landasan pacu sepanjang 3.000 meter dan lebar 45 meter sehingga dapat didarati pesawat wide-body jet.

Basuki mengatakan dirinya telah berkomunikasi dengan Menteri Agama terkait kemungkinan membuka bandara tersebut untuk penerbangan komersial.

Jika terealisasi, Basuki ingin menjadikan Bandara IKN sebagai embarkasi haji dan umrah sehingga jemaah dapat terbang langsung menuju Jeddah.

"Kebutuhan minimal 400 jemaah [per penerbangan] saya kira enggak terlalu susah karena ada [pasar dari] Kalsel, Kaltim, Kaltara, dan Sulawesi Barat," ujarnya.

Basuki menegaskan Bandara IKN tidak dimaksudkan untuk menghilangkan peran Bandara Balikpapan. Menurut dia, kedua bandara justru dapat saling menguatkan dan membentuk hub tiga kota.

Investor yang datang ke IKN, lanjutnya, juga banyak yang membawa private jet.

Tol IKN Tinggal 2,8 Kilometer

Konektivitas IKN juga ditopang pembangunan jalan tol. Dari total 57 kilometer jalan tol, Basuki menyebut hanya tersisa 2,8 kilometer.

Pembebasan lahan untuk ruas tersebut telah selesai. Tahap berikutnya tinggal konstruksi dan programming.

Jika seluruh jalan tol tersambung, waktu tempuh dari bandara menuju IKN diperkirakan hanya 15 sampai 20 menit.

"Sebagus apa pun plan, tapi kalau tidak dieksekusi ya jadi bad plan. Tinggal willingness to do," kata Basuki.

Aktivitas Ekonomi dan UMKM Belum Mencapai Puncak

Basuki menyebut aktivitas ekonomi masyarakat sekitar, termasuk UMKM di Penajam Paser Utara (PPU) dan Sepaku, saat ini belum mencapai puncaknya.

Jumlah pekerja pembangunan yang berada di IKN sekarang sekitar 8.000 orang untuk pembangunan fasilitas yudikatif dan administratif. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan saat aktivitas pembangunan mencapai puncak.

"Dulu saat peak-nya sempat 27.000 pekerja 3 shift, sampai kos-kosan [warga] pun mahal," ujarnya.

Saat ini, kos-kosan warga masih banyak yang kosong karena pekerja konstruksi ditempatkan di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) yang memiliki 32 tower.

Basuki memperkirakan ketika hunian sudah terisi dan pembangunan kembali mencapai fase puncak, jumlah pekerja dapat meningkat hingga 20.000 orang.

Aktivitas masyarakat saat masa liburan juga disebut cukup tinggi. Pada libur Natal sebelumnya, sebanyak 385.000 orang datang dalam lima hari.

Sementara omzet UMKM di kawasan tersebut saat penyelenggaraan event pada Sabtu-Minggu dapat mencapai Rp40 juta per hari.

Wilayah IKN Capai 252.000 Hektare

Basuki menjelaskan kewenangan OIKN mencakup wilayah yang jauh lebih luas dibandingkan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).

Delineasi wilayah IKN mencapai 252.000 hektare, dengan luas daratan 205.000 hektare. Luas tersebut hampir empat kali lipat DKI Jakarta.

Menurut Basuki, masih banyak pihak yang mengira kewenangan OIKN hanya mencakup KIPP seluas 6.000 hektare.

Dalam pembangunan, aspek lingkungan menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. OIKN melakukan overlay berbagai peta, termasuk kawasan High Conservation Value.

Dari pemetaan tersebut kemudian ditentukan area yang dapat dibangun atau go area dan area yang tidak boleh dibangun atau no-go area.

Konsep tersebut juga melahirkan koridor hijau dan Jembatan Koridor Satwa di jalan tol dari Tahura menuju Teluk Balikpapan.

Basuki menjelaskan koridor tersebut diperlukan agar ekosistem tidak terfragmentasi. Fragmentasi ekosistem dapat mengurangi pertukaran diversity dan menurunkan kualitas ekosistem.

Kawasan tersebut sebelumnya merupakan lahan Eukaliptus (HTI). Saat ini, pendekatan yang dilakukan bukan hanya reforestasi, tetapi juga re-wilding atau meliarkan kembali kawasan.

Setiap dua minggu, OIKN melakukan penanaman berbagai jenis tanaman, termasuk ketapang, durian, buah-buahan, meranti, dan ulin.

Basuki Tegaskan Kultur Kerja ASN di IKN

Basuki juga menekankan perubahan kultur kerja bagi ASN yang bertugas di IKN. Dia meminta ASN tidak lagi menganggap Jakarta sebagai tempat pulang setiap akhir pekan.

"Saya sudah kumpulkan semua dan saya tegaskan, 'saya enggak mau dengar, Jumat nanti, Pak, kami izin pulang.' Enggak ada! Pulang itu ke IKN, kalau ke Jakarta itu pergi [perjalanan dinas]," kata Basuki.

Dia bahkan mengibaratkan status IKN sebagai rumah bagi ASN yang bekerja di sana. Bagi ASN beragama Islam, jamak dan qasar dilakukan ketika melakukan perjalanan ke Jakarta, bukan ketika berada di IKN.

"Jadi sekarang kalau kami yang beragama Islam, yang jamak qasar itu kalau pergi ke Jakarta. Di sini [IKN] enggak boleh jamak qasar karena ini sudah rumahnya," ujarnya.

Target IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028

Basuki menegaskan target jangka panjang pembangunan IKN adalah menyelesaikan fasilitas untuk eksekutif, yudikatif, dan legislatif pada 2028.

"Target kita 2028 insya Allah dedicated [fasilitas untuk] eksekutif, yudikatif, dan legislatif itu selesai sehingga resmi menjadi Ibu Kota Politik," kata Basuki.

Setelah fasilitas tersebut lengkap, OIKN akan melanjutkan tahapan berikutnya dengan menarik lebih banyak investor.

Menurut Basuki, kunci agar investasi dapat berjalan adalah tersedianya infrastruktur dasar. Jalan, air, dan listrik menjadi fondasi bagi investor untuk mulai membangun proyek mereka di IKN.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com