Dua Tahun Prabowo-Gibran, Program 3 Juta Rumah Baru Terealisasi 10,8%

Harianjogja.com, JAKARTA—Realisasi Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Prabowo-Gibran belum mencapai 11% dari target nasional setelah dua tahun pemerintahan. Laporan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) mencatat realisasi fisik program tersebut sebanyak 324.213 unit hingga paruh kedua 2026, atau setara 10,8% dari target 3 juta rumah.

Capaian itu masih ditopang oleh program pembiayaan perumahan yang telah berjalan, terutama Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Pemerintah terus mempercepat Program 3 Juta Rumah melalui pembangunan hunian dan dukungan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hingga 13 Juni 2026, realisasi Program 3 Juta Rumah secara nasional tercatat sebanyak 324.213 unit," jelas Bakom dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (20/10/2026).

Berdasarkan data pembiayaan subsidi, penyaluran FLPP sepanjang 2025 berhasil merealisasikan 278.868 unit rumah bagi MBR. Sementara itu, hingga 14 Oktober 2026, penyaluran FLPP tercatat mencapai 180.600 unit dari target 350.000 unit sepanjang tahun ini.

Selain menyediakan rumah subsidi baru, pemerintah juga memperkuat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di berbagai kawasan permukiman.

"Per 10 September 2026, target fisik Kementerian PKP secara keseluruhan meningkat menjadi 414.184 unit, sedangkan BSPS tetap menjadi program utama dengan sasaran 400.000 rumah," lanjut Bakom RI.

Pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran BSPS menjadi Rp8,59 triliun pada 2026. Program ini diklaim tidak hanya meningkatkan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan penggunaan bahan bangunan.

Pemerintah Perkuat Peta Jalan Program 3 Juta Rumah

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkomitmen memperkuat peta jalan atau roadmap Program 3 Juta Rumah untuk mengurangi kekurangan pasokan hunian (backlog) nasional.

Ke depan, pelaksanaan program tidak hanya mengandalkan pembiayaan rumah subsidi baru. Pemerintah juga akan mengintensifkan perluasan BSPS atau bedah rumah serta mengoptimalkan Kredit Program Perumahan (KUR Perumahan).

Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait mengatakan pihaknya berupaya memastikan laporan dua tahun pemerintahan Presiden di bidang perumahan sesuai dengan ukuran dan arahan pemerintah.

“Kami memohon arahan agar laporan dua tahun pemerintahan Presiden di bidang perumahan yang akan kami sampaikan sesuai dengan ukuran dan arahan Bappenas,” tutur Maruarar dalam keterangan resminya, Selasa (20/10/2026).

Pada tahun anggaran 2026, target program bedah rumah meningkat menjadi 400.000 unit, dibandingkan 45.000 unit pada 2025. Untuk mencapai sasaran tersebut, percepatan koordinasi dengan pemerintah daerah dinilai diperlukan agar pelaksanaan program di lapangan berjalan sesuai target.

Di sisi pembiayaan, Kredit Program Perumahan telah menyalurkan pembiayaan senilai Rp27,37 triliun kepada 114.672 debitur. Pembiayaan ini ditujukan untuk memperkuat pelaku usaha pendukung sektor perumahan, termasuk pengembang, kontraktor, dan pedagang bahan bangunan.

BP Tapera Integrasikan Ekosistem Perumahan Digital

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) juga berupaya memperkuat ekosistem perumahan untuk mempercepat penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menegaskan bahwa program perumahan tidak hanya berfokus pada pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), tetapi juga pada pembangunan ekosistem yang mendukung penyediaan hunian.

“Perumahan ini bukan hanya mengejar target realisasi pencapaian RPJMN atau rencana pemerintah untuk pencapaian tiga juta rumah, tetapi juga membangun ekosistem,” ujar Heru.

Menurut Heru, BP Tapera mengintegrasikan tiga komponen utama sektor perumahan dalam satu platform digital terpadu, yakni permintaan (demand), penyediaan rumah (supply), dan pembiayaan (financing).

Integrasi tersebut dilakukan melalui aplikasi Tapera Mobile untuk menjangkau calon pembeli, platform SiKumbang untuk memetakan ketersediaan stok rumah dari pengembang, serta skema KPR Sejahtera FLPP sebagai dukungan pembiayaan melalui perbankan.

“Ketiga komponen tersebut kita satukan dalam satu ekosistem digital. Ada Tapera Mobile untuk sisi demand, SiKumbang dari sisi penyediaan rumah, dan FLPP dari sisi financing,” jelas Heru.

Hingga pertengahan Oktober 2026, realisasi KPR Sejahtera FLPP tercatat mencapai 181.307 unit rumah subsidi dengan total nilai pembiayaan Rp22,6 triliun. Penyaluran tersebut dilakukan melalui 39 bank mitra.

Untuk memastikan target pembiayaan terserap optimal hingga akhir tahun, BP Tapera terus berkolaborasi dengan asosiasi pengembang dan perbankan. Upaya ini juga diarahkan untuk mendorong kapasitas produksi hunian di daerah.

“Untuk mencapai target hingga akhir tahun, kami melakukan kolaborasi, bukan hanya dari sisi marketing, tetapi juga bagaimana mendorong teman-teman pengembang agar mempercepat lagi sisi produksinya,” kata Heru.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com