Pemerintah Bimbang Naikkan Harga BBM

JAKARTA — Pemerintah dikabarkan masih bimbang dengan opsi kenaikan harga BBM bersubsidi. Penyebabnya karena sampai saat ini belum ada titik temu mengenai pengendalian konsumsi BBM bersubsidi dari kementerian Energi Sumber Daya Mineral.

Memang terkesan, simalakama bernama BBM bersubsidi membuat pemerintah terkesan maju mundur. Di satu sisi kerap terdengar wacana kenaikan bbm. Di pihak lain eksekusi pemerintah  masih belum jelas kapan.

Asumsi lifting minyak, nilai tukar rupiah, dan harga ICP yang mengalami deviasi makin membuat khawatir pemerintah terhadap kesehatan fiskal APBN.

Outlook 2013 pemerintah terhadap lifting minyak adalah 850.000–900.000 barel/hari dari asumsi awal 900.000 barel/hari. Adapun, outlook nilai tukar rupiah adalah Rp9.300–Rp9.700/US$ dari asumsi awal Rp9.300/US$ dan harga minyak ICP US$100–US$$109/barel dari asumsi awal US$100/barel.

Ditambah lagi dengan gagalnya langkah pengendalian BBM bersubsidi pada tahun lalu sehingga mengakibatkan tambahan kuota 1,23 juta kiloliter sehingga harus menjadi beban APBN tahun ini.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo mengatakan pihaknya minggu ini akan membahas secara intensif dengan Kementerian ESDM mengenai komitmen Kementerian ESDM dalam mengendalikan konsumsi bbm bersubsidi.

“Saya mau tanya secara formal, bagaimana posisi pengendalian kuota BBM bersubsidi karena kalau tak terkendali, dampaknya [kepada] fiskal dan kesinambungan fiskal kita. Saya sendiri agendakan di minggu ini untuk membahas,” ungkap Menkeu, Rabu (16/1). (JIBI/msb/sae)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.