DPR Minta Kapolri Buka Fakta Penyadapan Ilegal Listyo Sigit terhadap Prabowo
Komisi III DPR menggelar rapat perdana bersama Kapolri Suyudi untuk membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan kelompok LSP.
SEMARANG – Perbarindo optimistis kinerja penyaluran kredit industri Bank Perkreditan Rakyat dapat tumbuh pesat pada tahun ini bahkan melampaui capaian tahun lalu.
Teruna Jaya Tarigan, Sekjen Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), mengatakan pihaknya memproyeksi pertumbuhan kredit BPR pada tahun ini dapat mencapai 21%--22%
“Pertumbuhan kredit itu didorong permintaan modal kerja dari usaha mikro dan kecil sedang tumbuh pesat di Indonesia,” ujarnya kepada Bisnis, akhir pekan lalu.
Dengan proyeksi tersebut, maka outstanding kredit BPR pada akhir 2013 akan menembus Rp60,27 triliun—Rp60,78 triliun. Adapun posisi outstanding kredit pada 2012 sebesar Rp49,82 triliun.
Proyeksi tersebut sedikit lebih tinggi dari capaian industri BPR pada 2012, dengan pertumbuhan kredit 21,25%. Meski demikian, proyeksi industri BPR masih di bawah bank umum nasional yang menargetkan pertumbuhan 23,1%.
Teruna Jaya mengingatkan industri BPR memang tidak bisa dibandingkan dengan bank umum nasional yang memiliki kekuatan modal jauh lebih besar. Terlebih lagi, mayoritas pembiayaan BPR untuk usaha mikro dan kecil yang memiliki plafon jauh lebih kecil.
“Sering BPR dibandingkan dengan bank umum nasional. Namun BPR dengan nasabah mikro dan kecil jelas tidak bisa dibandingkan dengan bank umum,” ujarnya.
Atas dasar itu juga dia menyoroti perlunya regulator untuk mengatur persaingan antara BPR dan bank umum nasional. Dalam beberapa tahun terakhir beberapa bank umum gencar masuk ke pembiayaan mikro terutama pada wilayah yang selama ini telah ada BPR.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Komisi III DPR menggelar rapat perdana bersama Kapolri Suyudi untuk membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan kelompok LSP.
Indonesia siap membantu ASEAN dan PBB meningkatkan kapasitas penjaga perdamaian melalui Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian.
Bappenas memperkirakan kebutuhan pendanaan iklim Indonesia mencapai US$472,6 miliar pada 2031-2035 dan mendorong penguatan proyek siap investasi.
MPR menetapkan 25 November 2026 sebagai tenggat pengajuan dua calon wapres pengganti Gibran dan membentuk tim ad hoc serta tim verifikasi.
DPR menggelar Paripurna Ke-12 dengan agenda RUU Tata Cara Pembentukan UU dan RUU Statistik. Komisi-komisi juga membahas sejumlah isu legislasi.
Kejagung mengajukan banding atas vonis 5 tahun penjara terhadap eks Ketua Ombudsman Hery Susanto dalam perkara suap tata kelola tambang nikel.