DPR : Penghapusan KRL Ekonomi Tunggu Persiapan Sempurna

JAKARTA -- Rencana penghapusan kereta api rel listrik jurusan Serpong dan Bekasi oleh PT Kereta Api Indonesia sebaiknya ditunda. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi V DPR Usman Jakfar.

“Reaksi masyarakat atas rencana ini membuktikan PT KAI belum sepenuhnya memberi penjelasan secara terang kepada publik. Ada komunikasi yang kurang baik antara PT KAI dengan masyarakat,” kata Usman Jakfar di Jakarta, Selasa (26/3/2013).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga mengatakan pembahasan di Komisi V DPR dengan pemerintah dan PT KAI tentang rencana penggantian KRL Ekonomi dengan KRL AC Ekonomi masih belum matang baik perencanaan maupun antisipasi dampak kebijakan tersebut.

“Jika merujuk penjelasan PT KAI, tidak ada penghapusan KRL Ekonomi, namun yang ada penggantian gerbong ekonomi non-AC menjadi gerbong ekonomi AC secara bertahap. Langkah itu ditujukan untuk peningkatan layanan transportasi yang layak di wilayah ibu kota,” tuturnya.

Menurut Usman, pada rapat kerja dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Direktur Utama PT KAI belum lama ini, juga diwacanakan adanya keringanan tiket kereta bagi warga miskin dengan menunjukkan kartu miskin.

Karena itu, sebaiknya formula dan opsi kebijakan penghapusan KRL ekonomi dimatangkan terlebih dahulu baru kemudian disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.

“Situasi yang terjadi saat ini menjadi bukti PT KAI belum siap menerapkan penghapusan KRL ekonomi, yaitu reaksi publik yang cenderung menolak serta belum adanya solusi bagi penumpang dari golongan miskin atas rencana penghapusan KRL ekonomi,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.