73 Kuota Jalur Mandiri Unsoed Disetting, Calon Maba Dimintai Uang
KPK menemukan dugaan pengaturan 73 dari 245 kuota PMB jalur mandiri Unsoed. Penyidik juga mengungkap tiga klaster perkara
Harianjogja.com, JOGJA– Pengawasan terhadap lembaga keuangan semakin ketat sejak lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikukuhkan. Tak hanya pengawasan terhadap industri perbankan dan lembaga keuangan non bank lainnya, koperasi juga mulai mempersiapkan diri menghadapi pengawasan OJK.
Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Syahbenol Hasibuan mengatakan industri koperasi terus tumbuh pesat.
“Di DIY saja ada sekitar lebih dari 2.577 unit koperasi, baik itu yang berbadan hukum maupun yang tidak. Mulai tahun depan pengawasan koperasi akan dilakukan oleh Lembaga Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (LP-KSP),” ujar Syahbenol saat ditemui, Senin (25/11/2013) di Royal Ambarrukmo Yogyakarta Hotel.
Mengacu pada Undang-undang Nomor 17/2012 tentang perkoperasian, Syahbenol mengatakan pengawasan koperasi mulai tahun depan akan diawasi oleh LP-KSP.
Bentuk pengawasan yang dilakukan lembaga ini tidak hanya menitik beratkan pada fungsi pengawasan semata.
“LP-KSP akan mengawasi kegiatan koperasi simpan pinjam untuk mengetahui tingkat kesehatan lembaga keuangan ini. Harapannya ke depan, tidak ada lagi koperasi yang dijadikan kedok sebagai lembaga penampung investasi bodong,” jelas Syahbenol.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
KPK menemukan dugaan pengaturan 73 dari 245 kuota PMB jalur mandiri Unsoed. Penyidik juga mengungkap tiga klaster perkara
Raja Norwegia Harald V meninggal dunia pada usia 89 tahun setelah menjalani perawatan intensif. Kepergiannya mengakhiri lebih dari 35 tahun masa pemerintahannya
BYD M9 dipastikan meluncur di Australia akhir 2026. MPV plug-in hybrid ini menawarkan tenaga 218 kW, jarak tempuh hingga 850 km, dan siap menantang Kia Carnival
Kekeringan DIY 2026 disebut mirip kondisi 2023. BPBD mencatat 5,047 juta liter air telah disalurkan ke empat kabupaten.
DPUPKP Kota Jogja memperbaiki trotoar secara bertahap dan memastikan guiding block dipasang di lokasi yang memungkinkan bagi pejalan kaki.
RUU Perampasan Aset ditargetkan disahkan paling lambat 15 Desember 2026. Simak progres dan tahapan pembahasannya di DPR.