Berpotensi Dikembangkan, IKM Kosmetika Herbal Justru Terkendala Syarat dan Biaya

Harianjogja.com, JOGJA- Meskipun dinilai memiliki potensi besar, pengembangan industri kosmetik lokal masih terkendala banyak hal. Selain persyaratan yang ketat, faktor biaya perizinan menjadi penghalang bagi pengusaha lokal untuk berkembang.

Seorang produsen kosmetika herbal di Jogja Ida Septrini mengeluhkan kondisi tersebut. Menurut Ida, selain memasok kebutuhan produk kosmetik untuk salon-salon di wilayah DIY, sejumlah pesanan juga datang dari luar Jawa seperti Ambon, Aceh dan Papua.

“Paling tinggi permintaan untuk bahan lulur untuk salon-salon,” jelas Ida kepada Harianjogja.com.

Sejatinya, sambung Ida, bisnis produksi bahan kosmetika dinilai sangat prospek. Rata-rata penjualan kosmetik herbal mengalami peningkatan hingga 50%. Selain masyarakat umum, pangsa pasar juga dari pengusaha spa, salon dan hotel.

“Produk-produk kosmetika kami banyak dipesan oleh pemilik spa atau sebagai aroma terapi,” tukasnya.

Dalam seminggu ia bisa menjual produk hinggga 100 kilogram. Jumlah tersebut bisa meningkat jika dalam satu bulan terdapat pesanan dari luar Jawa. Meski begitu, Ida mengaku ada sejumlah kendala yang dihadapi untuk mengembangkan usahanya. Selain persyaratan izin sulit, biaya untuk memproses perizinan tidak sedikit.

“Saya pernah mencoba mengurus soal perizinan, tapi biayanya bisa jutaan rupiah. Kalau untuk sekelas home industry seperti kami itu sangat memberatkan. Pernah kami terkena razia dengan kerugian jutaan rupiah,” keluhnya.

Terkait hal itu, Ketua Paguyuban Komunitas UMKM DIY Prasetyo Atmosutedjo mengakui dua persoalan yang dihadapi industri jamu dan kosmetika di DIY tersebut. Padahal, katanya, potensi industri jamu tradisional dan kosmetika herbal di DIY sangat besar.

“Itu yang memang menjadi persoalan hingga saat ini. Kenapa izinnya harus ke BPOM Pusat? Itu membutuhkan biaya besar. Kapan IKM bisa bersaing dengan pabrikan?,” kritik Prasetyo.

Kontrol terhadap produk IKM memang perlu dilakukan. Namun, dia juga mendesak agar pemerintah juga mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi. Misalnya, memberikan subsidi untuk proses perizinan bagi IKM. Selain itu, BPOM Pusat juga melakukan sinergi dengan BPOM di daerah.

“Apalagi di DIY, banyak sekali sumber daya manusia yang berkualitas. Kalau masalah pendapatan, itu bisa diatur baik BPOM Pusat maupun DIY,” kata Prasetyo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.