KENAIKAN HARGA BBM : Apa Kompensasi Pemerintah untuk UMKM?

Abdul Hamied Razak Kamis, 27 November 2014 14:39 WIB

KENAIKAN HARGA BBM : Apa Kompensasi Pemerintah untuk UMKM?

JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto Pengunjung berbelanja pada pameran kerajinan bertajuk Kreasi Jogja Istimewa untuk Indonesia di Atrium Malioboro Mall, Yogyakarta, Rabu (12/11/2014). Pameran yang dipersembahkan oleh Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Disperindagkoptan Kota Yogyakarta itu diikuti oleh 42 peserta UMKM, kelompok usaha pengolahan limbah dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), pameran yang mentargetkan omzet penjualan Rp 250 Juta tersebut digelar Rabu-Minggu (12-16/

Harianjogja.com, JOGJA—Program perlindungan sebagai dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) belum menyentuh sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pemerintah diharapkan memberi kompensasi khusus bagi UMKM sebagai dampak kenaikan harga BBM.

Jika tidak, dikhawatirkan kenaikan bahan baku sebagai multiplier effect alias efek berantai kenaikan harga BBM dapat memukul sektor UMKM.

“Sampai saat ini kami belum mendapat informasi upaya apa yang akan dilakukan pemerintah melindungi UMKM. Program yang dicanangkan pemerintah belum terjawab,” ujar Ketua Paguyuban Komunitas UMKM DIY Prasetyo Atmosutedjo, Rabu (26/11/2014).

Prasetyo menegaskan, kenaikan harga BBM jelas berdampak pada biaya produksi dan operasional UMKM. Secara matematis, dia belum bisa menghitung kenaikan ongkos produksi UMKM dengan alasan kenaikan harga BBM baru beberapa hari.

Namun, untuk jangka panjang pihaknya mendesak agar pemerintah memberikan kompensasi khusus bagi UMKM untuk meminimalisasi dampak terburuk yang muncul.

Kompensasi yang dimaksud seperti kemudahaan mengakses kredit ke dunia perbankan. Selain persoalan syarat agunan, dia menilai, suku bunga tinggi dinilai masih menghambat.

Apalagi, Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 7,75%. Kondisi tersebut akan tambah menyulitkan UMKM mengakses perbankan.

“Memang ada kredit usaha rakyat [KUR], tapi di lapangan perbankan masih mewajibkan adanya agunan. Akibatnya, banyak yang akan kembali meminjam ke rentenir,” katanya.