APBD DIY 2027 Disiapkan Rp4,93 Triliun, Fokus pada Tiga Hal Ini
APBD DIY 2027 dirancang Rp4,93 triliun. Sri Sultan HB X fokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan SDM, dan pertumbuhan ekonomi inklusif berkelanjutan.
Perbankan Jogja mengalami penurunan penyerapan kredit perumahan.
Harianjogja.com, JOGJA- Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang triwulan I-2015 berdampak pada penyerapan kredit perumahan di Jogja. Pertumbuhan kredit perumahan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Jogja misalnya, hanya tumbuh 10% sepanjang empat bulan terakhir.
Kepala Sentra Kredit Konsumen (SKK) BRI Jogja Endang Sri mengatakan, penyerapan kredit perumahan pada awal tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Hingga awal tahun ini, penyerapan dana kredit perumahan BRI untuk wilayah DIY mencapai Rp25 M.
“Kami menilai pertumbuhannya masih stabil. Beberapa developer juga mengurangi proyeknya. Kemungkinan hal itu diakibatkan daya beli masyarakat menurun,” ujar Endang saat ditemui di kantornya, Senin (18/5/2015).
Turunnya daya beli masyarakat, sambung Endang, selain disebabkan kondisi ekonomi saat ini juga disebabkan faktor lainnya. Menurut dia, masyarakat saat ini cenderung menyiapkan dana untuk kebutuhan pendidikan dan Lebaran.
“Sebentar lagi kan musim pendaftaran sekolah dan kuliah. Termasuk kesiapan menghadapi Lebaran. Ada kemungkinan, konsentrasi dana ke sana,” terang Endang.
Kebijakan LTV
Sementara, kebijakan perihal Loan to Value (LTV) untuk bank konvensional serta larangan KPR untuk rumah inden juga sedikit memengaruhi penyerapan kredit. Menurutnya, kebijakan LTV melarang pihak bank mengucurkan KPR bila bangunan rumah yang akan dibeli nasabah belum terbangun.
Dalam aturan tersebut, masyarakat yang akan membeli rumah pertama melalui fasilitas KPR dikenakan LTV maksimal 70% atau uang muka (DP) sebesar 30% dari harga jual. Untuk rumah kedua LTV sebesar 60% dan DP 40%. Sementara, untuk rumah ketiga dan seterusnya LTV sebesar 50% dan DP 50%. Peraturan ini tidak berlaku untuk ukuran rumah di bawah 70 m2.
Tujuan peraturan tersebut untuk melindungi stabilitas keuangan juga untuk membatasi pemilikan aset properti. Meski begitu, peraturan tersebut berdampak pada berkurangnya penyerapan kredit perumahan oleh perbankan.
“Tetapi, penurunannya tidak terlalu signifikan. Kami melakukan pengaturan strategi. Jika awalnya banyak melayani developer rumah Rp2 M, saat ini kami mengalihkan layanan kepada developer dengan rumah Rp500 jutaan,” kata Endang.
Menurutnya, perubahan strategi tersebut terbilang efektif. Alasannya, dibandingkan rumah dengan harga miliaran rupiah, rumah dengan harga antara Rp400 juta hingga Rp500 juta penyerapannya cukup cepat. Bahkan pihaknya dalam sebulan mampu menggandeng empat hingga lima debitur atau developer untuk kredit perumahan di harga tersebut.
“Sampai saat ini, kami memiliki hingga 25 developer,” tukasnya.
Terpisah, Marketing Manager PT. Gerbang Madani Group M. Ahmad Cholik mengatakan, penjualan rumah rumah tipe 75-85 seharga Rp500 juta ke atas masih menjanjikan. Sebab, harga jual tanah di DIY setiap tahun terus mengalami peningkatan. Selain itu, katanya, segmentasi pasar untuk sudah jelas sehingga tidak kawatir kehilangan pasar.
"Ini dapat dibuktikan dengan prosentase penjualan unit kami untuk tipe 75-85, antara 50-60 persen dibandingkan lainnya," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
APBD DIY 2027 dirancang Rp4,93 triliun. Sri Sultan HB X fokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan SDM, dan pertumbuhan ekonomi inklusif berkelanjutan.
Jadwal KRL Solo-Jogja Minggu 19 Juli 2026 lengkap dari Palur hingga Jogja. Tarif tetap Rp8.000 dengan 12 perjalanan setiap hari.
Jadwal KRL Jogja-Solo Minggu 19 Juli 2026 lengkap dari Yogyakarta hingga Palur. Tarif tetap Rp8.000 dengan 15 perjalanan setiap hari.
Ibrahima Konate menegaskan Prancis akan berjuang habis-habisan menghadapi Inggris demi membawa pulang medali perunggu Piala Dunia 2026.
KKP melatih 5.153 calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih guna menyiapkan SDM profesional untuk mengelola kawasan ekonomi pesisir.
Departemen Kehakiman AS menyatakan aturan yang mewajibkan penghapusan TikTok dari perangkat pemerintah federal tidak lagi berlaku untuk versi terbaru aplikasi.