LEBARAN 2015 : Lonjakan Penumpang 2,5%, Organda Siapkan Kendaraan Cadangan

Abdul Hamied Razak Selasa, 09 Juni 2015 18:20 WIB

LEBARAN 2015 : Lonjakan Penumpang 2,5%, Organda Siapkan Kendaraan Cadangan

Kasubdit Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Subroto (kiri) dan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Solo Yosca Herman Soedrajad (kanan) melepas armada bus Mudik Lebaran 2014 di Kantor Dishubkominfo Solo, Jawa Tengah, Jumat (1/8/2014). Angkutan balik pemudik ke tanah rantau di Jakarta dan sekitarnya pada musim mudik Lebaran 2014 itu dibiayai negara. Sebanyak 200 pemudik diangkut bus. Sementara 100 sepeda motor mereka diangkut truk yang

Lebaran 2015 diprediksi diikuti dengan lonjakan penumpang angkutan darat.

Harianjogja.com, JOGJA- Organisasi Angkutan Darat (Organda) DIY memprediksi kenaikan jumlah penumpang mencapai 1,5%-2,5% pada arus mudik dan lebaran mendatang.

Ketua DPP Organda DIY, Agus Andriyanto mengatakan, pihaknya mempersiapkan angkutan reguler selama arus mudik dan arus balik menghadapi lebaran nanti. Organda akan mengerahkan bus antar kota antar provinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), taksi hingga bus pariwisata sebagai cadangan.

"Kami siap melayani penumpang selama arus mudik dan arus balik," ujarnya kepada wartawan, Senin (8/6/2015).

Agus merinci jumlah angkutan yang siap beroperasi. Meliputi angkutan reguler AKAP sebanyak 440 unit. Adapun cadangan disiapkan sebanyak 5% atau 20 unit. Dengan demikian, total AKAP yang disiapkan sebanyak 460 unit. Selain bus, taksi reguler yang tersedia di DIY sebanyak 1.000 unit. Jumlah tersebut belum termasuk 50 unit taksi eksekutif.

"Untuk angkutan perkotaan kami siapkan 281 unit ditambah 540 AKDP dan 74 bus TransJogja," terangnya.

Disinggung soal tarif, Agus mengaku berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo). Tarif angkutan umum yang diterapkan, kata Agus, untuk angkutan reguler akan diterapkan tarif dasar yaitu tarif batas bawah Rp 170 per kilometer dan tarif batas atas Rp 220 per kilomenter.

Sedangkan angkutan eksekutif akan dikenakan tarif non ekonomi disesuaikan dengan mekanisme pasar.

"Yang menjadi masalah saat ini, sejak harga bahan bakar minyak (BBM) naik, tarif dasar AKAP yang baru, belum kunjung ditentukan oleh pemerintah," keluhnya.

Dia mendesak agar pemerintah segera melakukan penyesuaian terkait kenaikan tarif dasar AKAP tersebut. Menurutnya, pemerintah pusat seharusnya diselesaikan persoalan tersebut secepatnya. "Ini penting agar pelaku usaha tidak bingung batasan tarifnya dan tidak terjadi tarif liar. Untuk tarif AKDP, perkotaan dan taksi sudah jelas semua dengan batas dasar," katanya.
Terpisah, Kepala Dishubkominfo DIY Sigit Haryanta mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi terkait kesiapan angkutan lebaran. Selain Organda, ketersediaan jalur-jalur angkutan umum maupun pribadi juga dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum.

"Mana saja jalur alternatif yang dapat dilewati, kami juga harus menunggu kesiapan dari Dinas PU. Yang jelas, kami siapkan semuanya demi kelancaran bagi para pemudik," ujar Sigit di Kepatihan Jogja.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Tags: