PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR : 7,7 Juta Tenaga Kerja Terlibat, Mayoritas Belum Bersertifikasi

Pembangunan infrastruktur di Indonesia melibatkan 7,7 juta orang

 

 
Harianjogja.com, JOGJA  – Sebanyak 7,7 juta tenaga kerja di bidang konstruksi di Indonesia terlibat dalam kegiatan pembangunan infrastruktur yang tengah giat-giatnya dilaksanakan oleh pemerintah. Sayangnya dari jumlah tenaga kerja konstruksi tersebut hanya sekitar 20% saja yang memiliki sertifikasi.

Artinya sekitar 80% belum bersertifikasi. Padahal pemerintah menargetkan sekitar 40% dari jumlah tenaga kerja sudah bersertifikasi.

“Kita harapkan 750.000 tenaga kerja sudah memiliki sertifikasi ahli dan terampil. Pak Menteri (PUPR) mintanya 3 juta orang. Segala upaya akan kita lakukan,” kata Sekretaris Direktorat  Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Panani Kesai dalam sosialisasi dan pendampingan pelatihan jarak jauh bidang konstruksi pada ratusan mahasiswa di Fakultas Teknik UGM, Senin (3/4/2017).

Panani menjabarkan, dunia konstruksi Indonesia memang kenyataannya masih sedikit tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikasi dengan alasan mahalnya biaya yang harus dikeluarkan.

“Ini persoalan di dunia konstruksi kita padahal UU No 2 tahun 2017 menuntut pelaksana kerja konstruksi menggunakan pekerja yang sudah bersertifikat,” katanya.

Dia menegaskan, sertifikasi konstruksi ini memang diperlukan agar SDM bidang konstruksi lulusan perguruan tinggi langsung dapat bekerja di proyek kontruksi. Untuk mendapatkan sertifikasi dari lembaga asosiasi profesi disyarakatkan minimal sudah satu tahun bekerja.

“Umumnya lulusan teknik ketika masuk kerja belum bisa disuruh kerja. Di perusahaan besar mereka akan dikursuskan dulu tapi diperusahaan kecil, siapa yang mau berikan kursus, biasanya disuruh belajar sendiri,”ungkapnya.

Kegiatan pelatihan dan pendampingan pembelajaran jarak jauh bidang konstruksi dari kementerian PUPR menurut panani Kesai, bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi mahasiswa sebelum lulus.

“Kita memberikan akses dan modul pada mahasiswa untuk mengetahui pembelajaran bidang konstruksi,” ujarnya.

Sementara Kepala Balai Penerapan Teknologi Konstruksi, Kementerian PUPR, Cakra Negara mengatakan, dari 7,7 juta tenaga kerja bidang konstruksi yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Di tahun 2016 sekitar 20% tenaga kerja diketahui sudah memiliki sertifikat.

“Seharusnya 40 persen sudah bersertifikat,” paparnya.

Selanjutnya Sekretaris Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik UGM Ali Awaludin, mengatakan pelatihan ini di luar kurikulum prodi yang diajarkan di perguruan tinggi. Pelatihan ini bisa menambha pengetahuan tambahan bagi mahasiswa sebelum lulus. Ia menyebutkan peserta pelatihan berasal dari UGM, UII, Universitas Atma Jaya dan Universitas Janabadra.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.