Pengeluaran BPJS Kesehatan Masih Lebih Besar dari Pendapatan

Harianjogja.com, JOGJA—Pengeluaran BPJS Kesehatan Yogyakarta diklaim lebih besar daripada pendapatan yang diterima dari iuran anggotanya. Jika dihitung secara rasio, pengeluaran BPJS Kesehatan mencapai 300% atau tiga kali lipat dibandingkan pendapatan yang diterima.

"Kami tidak bisa menghitung secara detail karena memang ada iuran-iuran yang masuk langsung ke Pusat tetapi kami bisa menghitung rasio. Rasio 300 persen artinya pengeluaran kami untuk klaim lebih dari pendapatan yang sebesar 100%," kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, Dwi Hesti Yuniarti pada Jumat (3/8).

Sementara itu, terkait pembiayaan tertinggi yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan Yogyakarta Hesti mengaku masih dipegang oleh pembiayaan untuk kelahiran bayi secara caesar. Sedangkan diagnosa tertinggi masih didominasi oleh penyakit-penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes melitus.

Lebih lanjut Hesti menjelaskan meskipun pengeluaran BPJS Kesehatan Yogyakarta jauh lebih tinggi dibandingkan pendapatan, pihaknya cukup apresiatif terhadap cakupan kepesertaan JKN-KIS di DIY yang mencapai 91%. Jumlah tersebut menurutnya cukup tinggi dibandingkan angka nasional yang hanya sekitar 80%. Sejauh ini cakupan kepesertaan yang tertinggi masih ada di Kota Jogja yakni mencapai 97%. Sedangkan yang terendah adalah Kulonprogo yang hanya sebesar 80,3%. "Banyak peserta mandiri. Kalau dari badan usaha masih sedikit, baru perusahaan yang besar saja," ujarnya.

Pihaknya menyebut hal itu dikarenakan tipikal masyarakat Jogja yang mayoritas merupakan kalangan terpelajar. Mereka menganggap memiliki asuransi kesehatan merupakan kebutuhan wajib. Meskipun cakupan kepesertaan cukup tinggi, Hesti menyebut pihaknya terus berusaha meningkatkannya untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) yang ditetapkan sebesar 95% pada awal 2019 mendatang.

Efisiensi Layanan

Perkumpulan profesi dokter mendorong tenaga ahli harus menyediakan layanan kesehatan yang efektif dan efisien mengingat keterbatasan finansial BPJS Kesehatan.

Anggota Dewan Pertimbangan Medik (DPM) Pusat Muchlis Ramli mengatakan BPJS Kesehatan harus memberikan jaminan secara adil dan bijaksana dalam memberikan layanan kesehatan. Masalahnya, dengan kemajuan teknologi saat ini, membuat sebagian dokter ingin memanfaatkan teknologi tersebut untuk mengobati pasien sehingga melupakan prinsip efisiensi dan efektivitas.

“Masyarakat harus pertimbangkan mana yang terbaik, efektif, dan efisien dengan memperhatikan biayanya. Jangan semua karena ada teknologi baru, lalu teknologi lama dianggap tidak bisa diterapkan lagi. Itu salah,” ujar Muchlis, Rabu (1/8).

Begitu pula halnya dengan obat. Di tengah kompetisi industri farmasi, para dokter harus bijak dalam meresepkan obat untuk pasiennya, dengan memperhatikan khasiat dan biaya obat itu sendiri.

“Ada obat-obat yang bagus, tetapi mahal sekali. Padahal ada obat-obat lain yang juga tidak kalah bagusnya dengan harga yang lebih terjangkau. Kalau BPJS bangkrut gara-gara pakai obat mahal itu, ya jangan lah. Kita harus berpikir logis,” katanya.

Dia mencontohkan terapi utama kanker payudara adalah operasi. Sementara terapi yang lain seperti radiasi atau kemoterapi menjadi terapi tambahan. Menurutnya, jika kemampuan BPJS Kesehatan hanya sampai second line, maka BPJS Kesehatan harus menentukan target kemampuannya untuk melayani. “Jangan sampai di luar batas. Sebisa mungkin kualitas pelayanan dipertahankan, efektif dan efisen juga tetap diperhatikan,” katanya.

Dalam laporan keuangannya pada 2017, pengeluaran BPJS Kesehatan tercatat mencapai Rp84 triliun. Sementara dana iuran yang trkumpul hanya sekitar Rp74,25 triliun. Artinya, terdapat defisit senilai Rp9,75 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.